- PT Indobuildco menyatakan eksekusi Hotel Sultan cacat hukum sebab objek sengketa luasnya berkurang 4,5 hektare.
- Proses *constatering* 16 Maret 2026 menunjukkan objek eksekusi tidak identik dengan dokumen putusan pengadilan.
- Objek tanah kini sebagian dikuasai Pemprov DKI Jakarta, menyebabkan eksekusi menjadi *obscuur libellum* tidak dapat dijalankan.
Proses yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu dipimpin panitera dan tim juru sita PN Jakarta Pusat untuk memverifikasi kondisi serta batas lahan yang menjadi objek sengketa.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Jkt.Pst jo Nomor 208/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tertanggal 25 Februari 2026.
Sejumlah pejabat pemerintah turut hadir memantau langsung proses di lapangan, di antaranya Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi Afif Kusumo, serta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono.
Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan kehadiran tim pengadilan di lokasi menjadi bagian dari prosedur hukum sebelum pelaksanaan eksekusi fisik dilakukan.
“Langkah ini merupakan wujud penghormatan terhadap proses hukum. Kehadiran kami untuk memastikan batas-batas Barang Milik Negara di Blok 15 sesuai dengan permohonan eksekusi yang diajukan pemerintah,” kata Rakhmadi di depan lobi eks Hotel Sultan, Senin.
"Negara berkewajiban menjaga dan mengoptimalkan asetnya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bangsa dan negara," katanya menambahkan.
Pemerintah menilai posisi hukumnya semakin kuat setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta pada 26 Februari lalu mengeluarkan putusan Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT yang membatalkan sejumlah dasar administratif yang selama ini digunakan pihak pengelola untuk mempertahankan penguasaan lahan.
