Dasco Bukber Bareng Aktivis Senior, Serap Aspirasi Hariman Siregar hingga Connie Rahakundini

Suara.com - Sejumlah aktivis sosial lintas generasi, termasuk eksponen Reformasi 1998, menggelar buka puasa bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, acara yang digelar hari Senin (9/3) itu bukan sekadar bukber, tapi juga ajang Dasco menyerap aspirasi dari para aktivis senior.

Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat stabilitas nasional melalui dialog yang konstruktif dengan elemen masyarakat sipil.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut digelar di kediaman aktivis senior '98 yang kini menjadi Bupati Lahat Sumsel, Bursah Zarnubi, di kawasan Jakarta Selatan.

Para aktivis senior yang hadir dalam acara itu ialah Hariman Siregar (aktivis mahasiswa era 70an), Dr Effendi Choiri atau Gus Coy, dan Yandri Susanto yang kini menjadi Menteri Desa.

Lalu ada Agus Jabo Priyono eks aktivis PRD yang sekarang menjadi Wakil Menteri Sosial, Iwan Sumule (wakil ketua BP Taskin), dan pakar militer Dr Connie Rahakundini Bakrie.

Kemudian akademisi hukum tata negara Dr Ferry Amsari, budayawan Hamid Basyaib, dan politisi yang kini jadi youtuber Akbar Faisal.

Dalam kesempatan itu, Sufmi Dasco Ahmad hadir untuk mendengarkan langsung berbagai kegelisahan, masukan, dan kritik dari para akademisi serta tokoh bangsa terkait arah kebijakan negara di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung cukup intens dan mendalam.

Kehadiran Dasco di sana bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan pemerintah dalam menyerap aspirasi dari berbagai lini.

"Kami semua diundang Bang Hariman (Siregar; aktivis era 70'an) dan Bang Bursah. Kami sambil berdiskusi, karena dia (Dasco) mau mendengar apa yang kami gelisahkan," kata Connie dikutip hari Rabu (18/3/2026).

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP).

Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, posisi diplomatik Indonesia dianggap sangat krusial agar tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Connie menjelaskan, sejumlah tokoh masyarakat memberikan masukan strategis agar pemerintah berhati-hati dalam menavigasi posisi Indonesia di BoP.

Hal ini berkaitan erat dengan implikasi perjanjian tarif internasional, serta dinamika global yang dapat menggoyang stabilitas ekonomi maupun geopolitik dalam negeri.

"Kami menyampaikan sejumlah insight strategis soal posisi Indonesia di BoP. Kami juga mendiskusikan kondisi global yang berpotensi memengaruhi geopolitik nasional juga ekonomi," kata dia.

Secara khusus, Connie menyampaikan keberatannya dan meminta pemerintah mengkaji ulang keterlibatan dalam BoP guna menjaga integritas Indonesia di mata dunia internasional, terutama dalam hubungannya dengan Gerakan Non-Blok.

"Sebab, bagi saya, ini bisa merusak jati diri Indonesia sebagai negara non-blok," kata dia.

Selain isu geopolitik di Gaza, pertemuan tersebut juga membahas ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional yang dipicu oleh konflik di kawasan Selat Hormuz.

Jalur perdagangan energi dunia ini menjadi titik nadir yang jika terganggu, akan berdampak sistemik terhadap nilai tukar Rupiah dan kekuatan fiskal Indonesia.

Connie berbagi informasi penting berdasarkan hasil diskusinya dengan para pakar ekonomi dan mantan pejabat otoritas moneter, sebelum bertemu dengan Dasco.

Risiko strategis di Selat Hormuz bukan sekadar isu militer, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.

"Ya saya dua malam sebelumnya bertemu mantan Gubernur BI, mantan menteri keuangan dan perdagangan, soal kekuatan rupiah. Ini soal dampak fiskal internasional," kata Connie.

Tidak hanya isu internasional, urusan domestik juga tidak luput dari pembahasan. Para aktivis dan akademisi menyoroti program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Meski tujuannya mulia untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, implementasinya di lapangan memerlukan kajian yang lebih mendalam agar tepat sasaran dan efisien secara anggaran.

Selain itu, penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi masukan strategis sebagai instrumen penggerak ekonomi di level akar rumput.

Para tokoh yang hadir menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil melalui penguatan koperasi.

Di sisi lain, pentingnya menjaga napas demokrasi melalui suara mahasiswa dan masyarakat sipil juga ditekankan dalam pertemuan tersebut.

Para aktivis meminta pemerintah tetap membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi aspirasi mahasiswa sebagai garda terdepan kontrol sosial.

Connie mengatakan, Dasco sendiri merespons positif diskusi malam itu. Bahkan, ia menegaskan bakal menyampaikan seluruh pandangan para aktivis senior kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Dia berkomitmen besoknya langsung melaporkan masukan ini kepada Presiden Prabowo," kata Connie.