AS Ditinggal Sekutu, Jerman Sebut Agresi Militer Amerika Serikat ke Iran Ilegal

Suara.com - Ketegangan diplomasi tingkat tinggi baru saja meledak setelah Pemerintah Jerman secara mengejutkan menolak memberikan dukungan kepada Amerika Serikat terkait invasi ke Iran.

Penolakan terang-terangan dari Presiden Frank-Walter Steinmeier terkait agresi militer tersebut sontak membuat Presiden Donald Trump meradang dan melontarkan kritik balasan yang tajam.

Sikap keras dari Berlin ini menjadi pukulan telak bagi Washington di tengah upaya mereka menggalang dukungan internasional untuk melegitimasi Perang Iran yang sedang berlangsung.

Sikap berani ini disampaikan langsung oleh pemimpin tertinggi Jerman yang secara terbuka mengecam invasi militer yang dilakukan oleh Washington beserta sekutunya ke wilayah Teheran.

Steinmeier secara blak-blakan menyebut bahwa operasi militer skala besar tersebut merupakan sebuah blunder politik yang sangat fatal bagi masa depan perdamaian dunia.

“Perang ini adalah kesalahan politik yang membawa bencana. Kami tidak punya alasan untuk mendukung pandangan dunia AS," ujar Steinmeier dikutip dari Haberler, Jumat (27/3/2026).

Mendengar pernyataan miring dari salah satu sekutu penting di Eropa tersebut, pemimpin Amerika Serikat langsung memberikan serangan balasan secara verbal.

Trump menilai bahwa komentar yang dilontarkan oleh rekannya itu sangat tidak pantas dan mencoba membandingkannya dengan bantuan Washington ke Kyiv.

"Kalau begitu, Ukraina juga bukan perang kami, tapi kami membantu. Itu pernyataan yang sangat tidak pantas. Tapi dia mengatakannya. Dia tidak bisa menghapusnya."

Sang presiden AS kembali menegaskan kekecewaannya karena merasa negaranya selalu hadir untuk membantu negara sekutu meski itu sebenarnya bukan perangnya sendiri.

“Ukraina juga bukan negara perang kami, tapi kami membantu; dia tidak bisa menarik kembali kata-kata itu.”

Di sisi lain, pernyataan Steinmeier ini sebenarnya menandai perubahan sikap yang cukup drastis dari pemerintahan negaranya sendiri.

Selama ini, Berlin selalu berusaha menghindari pernyataan resmi yang mengklasifikasikan pertempuran dengan Iran sebagai tindakan yang ilegal menurut kacamata hukum internasional.

Namun kali ini, Presiden Jerman merasa perlu untuk menegaskan posisi negaranya demi menjaga kredibilitas kebijakan luar negeri mereka di mata dunia.

“Tidak menyebut pelanggaran hukum internasional tidak membuat kebijakan luar negeri kita lebih kredibel. Perang ini ilegal menurut hukum internasional, dan hal itu tidak diragukan lagi.”

Ia menyoroti bagaimana pemerintahan AS saat ini memiliki cara pandang yang sama sekali berbeda dan cenderung mengabaikan aturan serta kemitraan yang telah lama terbangun.

“Pandangan dunia pemerintahan Amerika saat ini berbeda dengan pandangan kita. Pandangan ini tidak mementingkan peraturan, kemitraan, dan kepercayaan yang sudah ada. Kita tidak bisa mengubah hal ini," kata Steinmeier.

Pemimpin Jerman itu juga menekankan bahwa nasib dunia di masa depan tidak boleh hanya ditentukan oleh persaingan bilateral antara AS dan Tiongkok.

“Dunia masa depan harus lebih dari sekedar pertarungan bilateral antara AS dan Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri kita harus pragmatis dan efektif,” jelasnya.

Ia mengingatkan kembali bahwa dunia internasional sudah cukup dikejutkan dengan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi selama krisis di Gaza.

“Kebijakan luar negeri kita tidak akan menjadi lebih meyakinkan jika kita tidak menyebut pelanggaran hukum sebagai pelanggaran prinsip hak asasi manusia. Kita sudah menghadapi hal ini dalam Perang Gaza," kata Steinmeier.

"Kita juga harus menghadapi hal ini dalam Perang Iran, karena perang ini melanggar hukum internasional. Perang ini juga merupakan kesalahan politik yang sangat besar."

"Jika tujuan perang ini adalah untuk menghentikan Iran mengembangkan bom nuklir, maka perang ini benar-benar dapat dicegah dan tidak diperlukan.”

Sebagai penutup kritiknya, ia menyinggung kembali kesepakatan nuklir tahun 2015 yang dulunya dirancang khusus untuk mencegah terjadinya perang terbuka dengan Iran.

“Kami belum pernah sejauh ini dari perjanjian pencegahan program senjata nuklir Iran, yang ditandatangani pada 14 Juli 2015,” kata Steinmeier.

Sayangnya, kesepakatan damai bersejarah tersebut justru dihancurkan sendiri oleh sang presiden AS, Trump, yang secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada tahun 2018 lalu.