- Pemerintah berencana terapkan WFH bagi ASN pasca Lebaran 2026 untuk targetkan efisiensi BBM hingga 20 persen.
- Kementerian PANRB masih mengkaji teknis detail WFH yang akan diterapkan secara proporsional, bukan seragam.
- Ada kekhawatiran WFH pada hari Jumat dapat disalahartikan menjadi libur panjang oleh ASN, mengurangi efektivitas BBM.
Suara.com - Pemerintah berencana memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Rencananya, kebijakan ini akan dilakukan usai libur Lebaran Idul Fitri 2026.
Namun, hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih mempersiapkan surat edaran tentang ketentuan teknis fleksibilitas kerja bagi ASN.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
“Detail teknis pelaksanaan maupun waktu pemberlakuannya belum diputuskan secara final," kata Rini.
Substansi dalam aturan ini juga masih dalam pembahasan dan pendalaman teknis, termasuk pertimbangan keragaman karakteristik tugas dan peran ASN.
Oleh sebab itu, pendekatan tidak dibuat secara seragam, melainkan proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.
Target Hemat 20 Persen BBM
Pemerintah menargetkan dapat melakukan efisiensi BBM hingga 20 persen jika kebijakan ini diberlakukan, meskipun hal itu belum bersifat pasti.
Pemberlakuan WFH sendiri rencananya akan diterapkan setiap hari Jumat dengan pertimbangan paling kecil terhadap produktivitas.
Meski demikian, pemerintah belum memutuskan apakah kebijakan ini juga akan berlaku untuk pihak swasta atau tidak. Sejauh ini, penerapan WFH baru akan diberlakukan pada instansi pemerintah.
Sambutan Warga
Wacana pemberlakuan WFH untuk ASN guna menekan konsumsi BBM disambut baik oleh sejumlah warga.
Salah satunya Ayu. Ia menilai penerapan WFH merupakan transformasi budaya kerja berbasis digital yang lebih efisien.
Pekerja dinilai bisa lebih produktif tanpa harus pergi ke kantor, sebab pekerjaannya saat ini memang berbasis digital.
“Relevan dengan pola kerja, sekarang semua sudah digital,” ucapnya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan upaya pemerintah untuk menghemat BBM dapat terlaksana dengan baik.
Jangan Anggap Hari Libur
Wacana pemberlakuan WFH bagi ASN diharapkan tidak berdekatan dengan akhir pekan agar tidak menjadi long weekend.
Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II, Muhammad Khozin, mengatakan jika penetapan WFH dilakukan pada hari Jumat, maka berpotensi menjadi momen libur panjang.
"WFH di hari Jumat justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat menjelang akhir pekan. WFH hari Jumat berpotensi berubah menjadi 'long weekend' karena berdekatan dengan akhir pekan," kata Khozin, Rabu (25/3/2026).
Ia pun mengingatkan kebijakan WFH harus tepat sasaran. Ia tidak ingin penetapan WFH justru meningkatkan penggunaan BBM dan mobilitas warga.
"Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyoroti hal serupa. Pemberlakuan WFH di hari Jumat bisa disalahartikan sebagai long weekend.
Dikhawatirkan, alih-alih kebijakan dilakukan untuk menghemat BBM, justru akan disalahgunakan untuk berwisata.
“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," ucapnya.
Legislator Golkar ini menilai WFH di Jumat berpotensi menyimpang dari tujuan. Ia khawatir penghematan BBM justru tidak tercapai lantaran ramai-ramai memaknai WFH sebagai libur panjang.
"Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai," ungkapnya.
TERPOPULER
