- Idrus Marham meminta penjelasan komprehensif mengenai kebijakan strategis Presiden Prabowo yang sering tidak dipahami masyarakat.
- Kabinet dan juru bicara wajib mengomunikasikan narasi kebijakan secara sistematis agar publik tidak salah paham.
- Idrus menyoroti dukungan Golkar terhadap kebijakan strategis seperti hilirisasi serta urgensi komunikasi konteks tekanan global.
Di tengah dinamika tersebut, Idrus mengingatkan adanya tekanan global nyata akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran ini berdampak pada pasokan energi global.
Sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand telah mengambil langkah penghematan energi, bahkan Filipina menetapkan status darurat energi.
Menurut Idrus, kondisi global seperti ini seharusnya dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami konteks di balik setiap kebijakan pemerintah.
Ia juga menyinggung posisi Indonesia di forum internasional yang sering disalahartikan karena kurangnya komunikasi yang utuh.
"Masuknya Indonesia ke forum tertentu adalah strategi komunikasi politik untuk menjelaskan posisi kita secara luas, bukan berarti kita tunduk pada pihak lain," tambahnya.
Idrus menilai pola komunikasi pemerintah saat ini masih cenderung reaktif.
"Harusnya kebijakan dijelaskan lebih awal sebelum menjadi polemik. Jika rakyat sudah paham, kritik yang masuk justru akan menjadi solusi," ujarnya.
Meski melayangkan kritik, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap konsisten mendukung pemerintah sesuai instruksi Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
“Seluruh jajaran Golkar mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Namun, kami mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh cara penyampaiannya. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah oleh publik,” pungkasnya.