WALHI Temukan 1.351 Titik Api Karhutla Terdeteksi di Konsesi Perusahaan: Mengapa Terjadi?

Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat, bahkan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Ribuan titik api muncul berulang di lokasi yang sama, menandakan persoalan lama yang tak pernah benar-benar diselesaikan.

Dalam hampir empat pekan pertama Maret 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat sedikitnya 11.189 titik panas tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini bukan sekadar statistik musiman, tetapi sinyal kuat bahwa krisis ekologis terus berulang tanpa perbaikan berarti.

Yang mengkhawatirkan, sebanyak 1.351 titik api terdeteksi berada di dalam dan sekitar konsesi perusahaan, baik perkebunan sawit, hutan tanaman industri, maupun tambang. Temuan ini mempertegas bahwa kebakaran tidak berdiri sendiri sebagai fenomena alam.

“Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI.

Krisis tahun ini juga diperkuat oleh faktor iklim. Fenomena El Niño ekstrem yang diprediksi terjadi bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole (IOD) berpotensi memperpanjang musim kemarau hingga berbulan-bulan.

“Karhutla tahun ini bisa sangat besar dampaknya, sebab fenomena ini akan menyebabkan peningkatan suhu signifikan dan musim kering lebih panjang,” ujar Uli.

Namun, menyederhanakan persoalan sebagai dampak cuaca dinilai menyesatkan.

Di Riau, yang kembali menjadi episentrum kebakaran, analisis WALHI menemukan ratusan titik panas tersebar di wilayah gambut, ekosistem yang rentan dan selama ini terus dikonversi. Sebagian besar titik tersebut bahkan berada di area konsesi.

“Hasil analisis kami menunjukkan indikasi kuat bahwa hotspot banyak muncul di areal izin korporasi. Ini memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum,” kata Eko Yunanda, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau.

Ia menambahkan, pola respons pemerintah masih berfokus pada pemadaman, bukan pencegahan.

“Pemerintah saat ini hanya bertindak cepat saat api sudah muncul, tetapi tidak menyentuh akar persoalan kenapa karhutla terus berulang setiap tahun,” ujarnya.

Situasi serupa terlihat di Kalimantan Barat. Ratusan titik api terdeteksi sejak awal tahun, dengan dampak langsung terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Bahkan, satu korban jiwa dilaporkan meninggal akibat dampak kebakaran.

Sri Hartini, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, menilai pola kebakaran ini tidak bisa lagi dianggap kebetulan.

“Sebaran hotspot di dalam konsesi menunjukkan buruknya tata kelola lahan perusahaan. Polanya juga tidak acak, melainkan terkonsentrasi. Ini bukan semata faktor alam, tetapi indikasi kejahatan ekologis yang terstruktur,” tegasnya.

Di tengah ancaman yang meningkat, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tambahan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa biaya penanganan karhutla bisa mencapai triliunan rupiah, sementara alokasi anggaran saat ini relatif terbatas.

Namun, pendekatan konstruktif menuntut solusi yang lebih dari sekadar pemadaman.

Evaluasi menyeluruh terhadap izin korporasi menjadi langkah mendesak, terutama bagi perusahaan yang wilayahnya berulang kali terbakar. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan konsisten agar memberi efek jera.

Selain itu, percepatan restorasi gambut menjadi kunci untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan. Tanpa upaya ini, kondisi kering akan terus menjadi pemicu utama kebakaran.

Di sisi lain, pelibatan masyarakat lokal juga penting sebagai bagian dari sistem pencegahan. Mereka yang hidup di sekitar hutan memiliki pengetahuan dan kepentingan langsung untuk menjaga lingkungan tetap lestari.