- Mantan Wapres Jusuf Kalla memperingatkan potensi krisis nasional dan chaos di Indonesia pada Juli hingga Agustus 2026 mendatang.
- Krisis dipicu tekanan fiskal akibat defisit anggaran yang besar, beban utang masa lalu, serta konflik geopolitik global yang meningkat.
- Dampak defisit anggaran berisiko melumpuhkan pelayanan publik di daerah, memicu gejolak sosial, dan menghambat stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Indonesia disebut berpotensi menghadapi guncangan nasional hingga chaos pada Juli–Agustus 2026. Peringatan itu disampaikan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), sebagaimana diungkapkan Muhammad Said Didu.
Dalam acara diskusi yang diunggah Edy Mulyadi di akun YouTube @BANGEDYCHANNEL, pada Minggu (22/3/2026), Said Didu mengatakan kekhawatiran JK tersebut berkaitan dengan tekanan ekonomi dan situasi global.
"Pak JK menyatakan ini akan bisa terjadi chaos sekitar bulan Juli-Agustus. Itu yang mau dihindari," ujar Said Didu.
Said Didu membeberkan, salah satu pemicu utama potensi krisis adalah tekanan fiskal yang kian tak terkendali.
Dalam dua bulan pertama 2026 saja, defisit anggaran dan penambahan utang disebut sudah mencapai Rp200 triliun.
"Ini kan dua bulan ini 200 triliun defisitnya tambah utangnya. Januari-Februari. Beliau (JK) bilang kalau sampai Juli-Agustus berarti 1.000 triliun dong. 1.000 triliun sudah enggak mungkin lagi, mau cara apa pun enggak mungkin lagi bisa diatasi," tegas Said Didu.
Ia menilai, lonjakan defisit tersebut berpotensi melumpuhkan pelayanan publik. Indikasinya mulai terlihat di daerah, di mana anggaran ditarik ke pusat hingga pembangunan tersendat.
"Jalan-jalan akan berlubang, di daerah tidak ada uang lagi karena ditarik semua oleh pusat. Kemudian Puskesmas sudah enggak bisa melayani. Semua menjadi stagnan di pelayanan publik. Dan rakyat sudah mulai kesal," tambahnya.
Tekanan Global dan Warisan Utang Jokowi
Selain persoalan domestik, faktor eksternal juga disebut memperparah situasi. JK, kata Said Didu, menyoroti eskalasi konflik Iran–Amerika Serikat yang dinilai tak terhindarkan dan berpotensi menghantam ekonomi nasional.
Di saat bersamaan, Indonesia juga masih dibebani warisan utang dari pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
"Dua persoalan bangsa yang di luar kendali kita yang sangat berbahaya, dan hanya satu solusi yang bisa dilakukan, dan solusi itu sangat tergantung kepada Presiden Prabowo. Masalah perang Iran dan Amerika (geopolitik) tidak bisa dihindari dan warisan Joko Widodo yang utang sangat besar juga tidak bisa dihindari," jelas Said Didu.
Kekhawatiran, kata dia, tak hanya berhenti di ekonomi. Said Didu menyebut, kebijakan yang tidak tepat sasaran berisiko memicu gejolak sosial, bahkan berbalik menjadi tekanan dari masyarakat desa.
"Salah satu Asta Citanya Prabowo adalah membangun dari desa. Tapi dengan kebijakan seperti sekarang, maka yang terjadi adalah 'serangan dari desa'. Itu bisa berbalik," ungkapnya.
Isu Manuver Politik Ditepis
Dalam diskusi tersebut, Said Didu juga mengungkap adanya pertemuan tertutup selama tiga jam antara ia dengan JK dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut menurutnya sempat memunculkan kecurigaan dari pihak Istana terkait kemungkinan manuver politik.
Namun, Said Didu menegaskan pertemuan itu justru bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan.
Ia bahkan menyebut JK menitipkan sembilan pesan strategis yang tidak boleh dibuka ke publik.
"Ssst, jangan dibuka ke publik demi stabilitas agar Prabowo tetap tenang untuk mengambil keputusan tepat," kata Said Didu menirukan pesan JK.
TERPOPULER
