Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus

Suara.com - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al A’raf, mendorong pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), harus sampai ke level komando tertinggi.

Karena itu, kata Al Araf, pengungkapan kasus ini tidak berhenti di empat aktor lapangan, tetapi juga level-level di atas seperti Kepala Badan Intelijen TNI, Panglima TNI hingga Menteri Pertahanan.

Hal tersebut disampaikan Al A’raf dalam diskusi publik yang digelar Indonesia Youth Congres, Kamis (09/4/2026) di Jakarta, berjudul “Relasi Strategis Kementerian Pertahanan dan BAIS TNI dalam Desain Intelijen Nasional: Garis Koordinasi, Kelembagaan, dan Perlindungan HAM di Indonesia”.

“Saya melihat ada gejala state of terorism. Pertanyaannya adalah sampai di mana state terorism tersebut terlibat. Apakah sebatas 4 orang itu saja, ataukah ada yang lain yang jauh lebih dari itu," kata Al A’raf.

Menurut dia, jika dicermati lebih jauh, kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus tersebut, tidak mungkin hanya selesai di empat individu itu saja.

Pasalnya, kata dia, tidak ada operasi intelijen yang bekerja tanpa adanya struktural atau komando yang jelas. Apalagi dalam struktur badan intelijen strategis. Sulit terjadi jika operasi itu hanya dilakukan oleh empat individu itu.

“Saya tidak yakin jika empat orang tersebut memiliki motif terhadap Andrie Yunus. Mereka tidak punya kepentingan terhadap kerja-kerja publik yang dilakukan Andrie Yunus. Justru yang punya motif terhadap Andrie Yunus adalah state of terorism itu tadi," kata Al A’raf.

Menurut dia, upaya membangun state of terorism ini akibat dengan kerja-kerja advokasi yang dilakukan Andrie Yunus, seperti advokasi RUU TNI, advokasi korban, dan lain sebagainya. Khususnya dalam kerangka mendorong reformasi sektor keamanan dalam hal ini reformasi TNI.

Al A’raf mengatakan, Badan Intelijen Strategis yang menjadi bagian dari kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pantas dimintai pertanggungjawaban pada level dua atau level tiga ke atasnya, pada level kepala BAIS-nya, bahkan Panglima TNI-nya hingga level lebih lanjut yakni Menteri Pertahanan RI.

“Menurut saya, itu harus dicek” tegas Al A’raf.

Pada kesempatan itu, akademisi ilmu politik Universitas Nasional Jakarta, Firdaus Syam, menegaskan, tidak ada alasan bagi organ negara melakukan suatu tindakan yang brutal dan tindakan yang kejam terhadap warganya.

Karena itu, pemerintah harus bisa memberikan penjelasan transparan soal aktor intelektual di balik kasus Andrie Yunus.

“Pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan kepada publik, bukan saja melakukan tindakan kekerasan tetapi siapa aktornya, siapa sutradaranya, itu harus dibuka," kata Firdaus.

Pakar militer dan geopolitik, Connie Rahakundini Bakrie menegaskan, intelijen strategis seharusnya tidak hanya menjadi alat pertahanan negara, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Namun, menurut dia, ketika koordinasi lemah, kelembagaan tidak transparan, dan perlindungan HAM diabaikan, maka intelijen justru berpotensi menjadi ancaman bagi rakyat.

“Intelijen strategis nasional itu bukan saja alat pertahanan negara tetapi juga penjaga demokrasi dan HAM. Jika koordinasi lemah dan perlindungan HAM diabaikan, maka intelijen bisa menjadi ancaman bagi rakyatnya sendiri,” ujar Connie.

Dia menyoroti temuan investigasi tim media Tempo terkait dugaan penggunaan rumah dinas Kementerian Pertahanan oleh BAIS TNI dalam rangkaian peristiwa penyerangan terhadap Andrie Yunus.

Menurutnya, pola kejadian menunjukkan adanya operasi yang tidak bersifat spontan.

“Terlihat dari tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga upaya pelarian. Ini mengindikasikan operasi yang terstruktur,” kata Connie.