Riset: Perempuan Jadi Garda Terdepan Jaga Hutan dan Ketahanan Iklim

Suara.com - Perempuan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan hutan sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi krisis iklim. Dalam banyak praktik perhutanan sosial di Indonesia, perempuan bahkan kerap berada di garis depan dalam melindungi ekosistem hutan dari berbagai ancaman.

Peran tersebut menjadi salah satu sorotan dalam buku Echoes of Partnership yang diterbitkan oleh KONEKSI (the Australia–Indonesia Knowledge Partnership Platform). Buku ini merangkum perjalanan kolaborasi riset antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Lilis Mulyani, mengatakan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial terbukti memberikan dampak signifikan, baik terhadap keberlanjutan ekosistem maupun penghidupan masyarakat.

Hal tersebut ia temukan melalui riset berjudul Evaluating the Contribution of Social Forestry Management Rights towards Climate Proof Livelihoods of Women and Men in Indonesia yang menelaah kontribusi hak pengelolaan perhutanan sosial terhadap penghidupan perempuan dan laki-laki yang berketahanan iklim.

“Di banyak tempat terdapat women champions. Selain menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan dari praktik illegal logging, perempuan juga berperan aktif dalam merawat dan menjaga keberlanjutan hutan,” ujar Lilis dalam peluncuran buku Echoes of Partnership di Katadata Lounge, Kamis (9/4).

Secara normatif, menurut Lilis, regulasi perhutanan sosial sebenarnya telah membuka ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini tercermin dalam sejumlah kebijakan, termasuk Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2021 dan 2024.

Namun dalam praktiknya, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya terwujud di lapangan.

Ia menambahkan, perempuan juga memiliki kontribusi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, sementara laki-laki cenderung lebih terlibat dalam aspek ekonomi pemanfaatan hutan. Karena itu, Lilis mendorong adanya kebijakan afirmatif, termasuk penetapan target keterlibatan perempuan dalam perhutanan sosial hingga 20–30 persen.

Selain menyoroti peran perempuan, buku Echoes of Partnership juga mengangkat pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

Peneliti Monash University, Dr. Tanvi Maheswari, menjelaskan riset bertajuk Indonesia-Australia Citarum Action Research Program (CARP) – Circular Economy Transitions for Resilient Climate and Environmental Futures berfokus pada pemulihan lingkungan Sungai Citarum.

Melalui penelitian ini, tim peneliti mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, seperti mengurangi limbah sejak awal, meningkatkan tingkat daur ulang, serta memanfaatkan kembali material yang masih memiliki nilai guna.

Pendekatan tersebut tidak hanya berpotensi menekan tingkat pencemaran lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Strategi yang diterapkan pun disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, mulai dari penguatan pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga di kawasan padat penduduk hingga pengembangan usaha daur ulang berbasis komunitas di daerah dengan potensi tertentu.

Tanvi menekankan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi sirkular memerlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.

“Permasalahan iklim tidak dapat diselesaikan dengan satu regulasi, karena setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda,” ujarnya.