- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan kesiapan Israel untuk menggelar perundingan langsung dengan Lebanon di Washington pada pekan depan.
- Agenda perundingan tersebut berfokus pada pelucutan senjata kelompok Hizbullah serta upaya membangun hubungan damai antara kedua negara.
- Pemerintah Lebanon menempuh jalur diplomasi, namun Hizbullah menolak negosiasi sebelum gencatan senjata total dan penarikan pasukan Israel terlaksana.
Suara.com - Di tengah situasi yang memanas dan hanya sehari setelah serangan mematikan Israel di Lebanon menewaskan lebih dari 300 orang, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara mengejutkan menyatakan kesiapan pemerintahnya untuk menggelar perundingan langsung dengan Lebanon.
Menukil dari laporan AFP, negosiasi tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Washington pada pekan depan.
Langkah ini berisiko memperumit gencatan senjata rapuh yang baru saja tercapai antara Amerika Serikat dan Iran.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis kantornya pada Kamis (9/4/2026), Netanyahu mengklaim bahwa tawaran dialog ini merupakan respons atas permintaan dari pihak Lebanon sendiri.
“Mengingat permintaan berulang Lebanon untuk membuka negosiasi langsung dengan Israel, saya kemarin telah menginstruksikan kabinet untuk memulai negosiasi langsung dengan Lebanon sesegera mungkin,” bunyi pernyataan Netanyahu.
Ia menambahkan bahwa fokus utama dari perundingan tersebut adalah pelucutan senjata kelompok Hizbullah dan upaya untuk membangun hubungan damai antara kedua negara.
Langkah Israel ini mendapat respons beragam dari Lebanon. Di satu sisi, pemerintah resmi menempuh jalur diplomasi.
Presiden Lebanon, Joseph Aoun menyatakan bahwa solusi utama adalah gencatan senjata dan menegaskan komitmennya untuk mencegah perang internal.
“Saya telah mengatakan dan mengulanginya: saya tidak akan membiarkan konflik internal terjadi, dan semua pihak harus percaya pada negara dan kekuatan sahnya, karena tidak ada keselamatan tanpa itu,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam telah memerintahkan aparat untuk memperkuat kontrol negara dan membatasi kepemilikan senjata hanya pada otoritas resmi.
“Angkatan bersenjata dan aparat keamanan diminta segera memperkuat penerapan penuh otoritas negara atas wilayah Beirut dan memonopoli senjata hanya di tangan otoritas yang sah,” katanya.
Namun, jalan menuju meja perundingan dipastikan tidak akan mulus. Kelompok Hizbullah, yang menjadi target utama Israel, secara tegas menolak gagasan negosiasi langsung.
Anggota parlemen dari Hizbullah, Ali Fayyad menegaskan bahwa ada syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Menurutnya, pemerintah Lebanon harus menuntut gencatan senjata total sebelum melangkah lebih jauh.
Ia juga menekankan prioritas lain, yaitu penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon serta pemulangan warga yang terpaksa mengungsi.