Netanyahu Siap Negosiasi Langsung dengan Lebanon Usai Serangan Maut

Suara.com - Pemerintah Israel secara mengejutkan membuka pintu komunikasi diplomatik langsung dengan pihak Lebanon dalam waktu dekat ini.

Langkah strategis ini diambil tepat sehari setelah agresi militer besar-besaran yang merenggut ratusan nyawa penduduk Lebanon.

Pihak otoritas Israel nampaknya mulai mempertimbangkan jalur meja hijau untuk menyelesaikan ketegangan yang kian meruncing tersebut.

Kabar mengenai rencana negosiasi ini menjadi sorotan dunia mengingat situasi keamanan di perbatasan yang masih mencekam.

Keputusan krusial ini diambil di tengah pusaran diplomasi global yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberikan lampu hijau kepada jajarannya untuk segera memproses mekanisme dialog tersebut.

Kebijakan ini merupakan respons atas permintaan komunikasi yang kabarnya telah diajukan berulang kali oleh pihak Lebanon.

"Menanggapi permintaan berulang dari Lebanon untuk membuka negosiasi langsung dengan Israel, saya kemarin telah menginstruksikan kabinet untuk segera memulai pembicaraan tersebut secepat mungkin," kata Netanyahu dalam pernyataan yang dirilis kantornya pada Kamis (9/4), dikutip CNN Internasional.

Fokus utama dari pertemuan tingkat tinggi tersebut nantinya akan menyasar pada poin-poin yang sangat sensitif.

Netanyahu menekankan bahwa agenda utama pembicaraan adalah proses pelucutan senjata milisi serta upaya perdamaian permanen.

Pernyataan Netanyahu muncul di tengah keraguan publik mengenai status gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.

Sebelumnya telah tercapai kesepakatan penghentian konflik selama empat belas hari antara pihak Washington dengan Teheran.

Namun terdapat perbedaan penafsiran yang sangat tajam mengenai apakah wilayah Lebanon masuk dalam zona aman tersebut.

Pihak Israel secara tegas menyatakan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam daftar wilayah yang masuk skema gencatan senjata.

Di sisi lain Iran dan Pakistan justru meyakini bahwa kesepakatan tersebut seharusnya mencakup seluruh area konflik.