Momen Prabowo Berdiri di Hadapan 'Gunungan' Uang Rp11,4 Triliun di Kejagung

Suara.com - Tumpukan uang menggunung dengan total senilai Rp11,4 triliun dipajang di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Tumpukan uang bak dinding itu adalah hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang dilaksanakan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Prabowo meyaksikan langsung penyerahan uang tersebut dari Satgas PKH kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Setelah menyaksikan penyerahan secara simbolis uang Rp11,4 triliun, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato atau sambutannya.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, tampak Prabowo berdiri di hadapan tumpukan uang Rp11,4 triliun. Tingginya sekitar 2 kali lipat dari ukuran tubuh Prabowo.

Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan rasa terima kasih kepada Satgas PKH yang bekerja keras dalam penyelematan uang negara.

"Saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini, penghargaan saya yang sangat tinggi, atas pengorbanan saudara, kita paham, negara kita sangat luas secara fisik untuk memeriksa, untuk mengecek di lapangan tidak mudah," ujar Prabowo.

Adapun untuk diketahui, uang belasan triliun ini berasal dari berbagai sumber. Di antaranya sebesar Rp7,2 triliun diperoleh lewat hasil penagihan denda administratif.

Hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI senilai Rp1,9 triliun.

Penerimaan setoran pajak sejak Januari hingga April 2026 senilai Rp967,7 miliar. Pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar. Hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1,1 triliun.

“Selain itu, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Kejagung, Jumat (10/4/2026).

Pada sektor perkebunan sawit, hingga saat ini Satgas PKH telah mengembalikan seluas 5.888.260,07 ha lahan hutan yang diubah menjadi perkebunan sawit.

Satgas PKH melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 ha, pada sektor pertambangan.

Burhanuddin mengatakan, dari total hasil penguasaan kembali tersebut di atas, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada Kementerian Kehutanan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 ha.

Jumlah tersebut meliputi kawasan hutan produksi yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 149.198,09 ha.

“Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 ha,” katanya.

Selanjutnya, Hutan Konservasi Kelompok Hutan Gunung Halimun Salak Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 ha.

Burhanuddin mengatakan, luasan tanah tersebut diserahkan dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan. Selanjutnya ke BPI Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dengan total luas 30.543,40 ha.

Burhanuddin juga menyampaikan bahwa penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, dan kehilangan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat.

“Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional,” ungkap Burhanuddin.

Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus tegas dalam rangka menjaga stabilitas nasional.

“Negara tidak boleh kalah dari para mafia yang terus menghisap kekayaan hutan Indonesia. Kita pastikan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu,” pungkasnya.