Islah Bahrawi Nilai Prabowo Tak Sejalan dengan Gagasan di Buku Paradoks Indonesia

Suara.com - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tidak sejalan dengan gagasan yang pernah ia tuangkan dalam buku Paradoks Indonesia. Kritik itu disampaikan Islah dalam perbincangan dalam podcast Intrigue di kanal YouTube Rhenald Kasali.

Islah mengaku pernah mengagumi pemikiran Prabowo, khususnya saat membaca buku Paradoks Indonesia yang ditulis ketika Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun, ia menilai terdapat perbedaan antara gagasan tersebut dengan praktik kebijakan saat ini.

“Saya terus terang ke Pak Prabowo ini sangat mengagumi beliau, apalagi ketika beliau menulis tentang Paradoks Indonesia. Itu kan beliau ketika itu menjadi Menteri Pertahanan, dia nulis Paradoks Indonesia itu. Buku itu saya baca berulang-ulang,” ujar Islah, dikutip Jumat (10/4/2026).

Meski demikian, ia menilai terjadi pergeseran ketika Prabowo memimpin pemerintahan. Menurutnya, cara Prabowo Subianto memandang Indonesia berbeda dengan pendekatannya dalam menangani pemerintahan saat ini.

“Ini adalah salah satu contoh bagaimana Pak Prabowo kehilangan Prabowo masa lalunya. Jadi idealisme Pak Prabowo yang dia tulis ketika dia belum menjadi Presiden, ternyata ketika dia menjadi Presiden dia lupa dengan semua idealisme masa lalu itu,” lanjutnya.

Islah menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan gagasan kemandirian ekonomi yang pernah diangkat dalam buku tersebut. Ia menyinggung, misalnya, penggunaan produk impor dalam program pemerintah.

“Kita beli mobil buat Koperasi Merah Putih saja sudah impor dari India, sementara produk-produk manufaktur otomotif kita di sini kan banyak,” kata dia.

Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan pemikiran yang merujuk pada penguatan industri dalam negeri, termasuk gagasan yang juga dikaitkan dengan pemikiran ekonom Ricardo Hausmann.

Selain soal ekonomi, Islah juga mengkritik arah pengambilan keputusan yang dinilai semakin terpusat. Ia menyebut kondisi itu berpotensi menjauh dari prinsip demokrasi yang menekankan keseimbangan kekuasaan.

“Sehingga semua orang terasa takut. Suara kritis itu dianggap kudeta. Orang yang kecewa dianggap membahayakan negara. Negara demokrasi macam apa kalau seperti ini?” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya konsistensi antara gagasan dan implementasi kebijakan, terutama bagi seorang pemimpin negara.

“Kalau kemudian dia mengkhianati apa yang dia tulis sendiri, apa yang dia pikirkan sendiri ketika dia belum menjadi Presiden, ini kan sama saja artinya dengan orang-orang yang pada akhirnya lupa kepada jati dirinya,” pungkasnya.

Meski melontarkan kritik, ia menyatakan tetap menghormati Presiden sebagai kepala negara, namun menilai kritik diperlukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam demokrasi.

Dalam diskusi tersebut, Islah menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi, sekaligus konsisten dengan visi yang pernah dijanjikan kepada publik.

Reporter: Dinda Pramesti K