Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!

Muhammad Yasir | Suara.com

Minggu, 12 April 2026 | 09:26 WIB
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
Jokowi saat memberikan keterangan kepada wartawan di rumahnya. [Suara.com/Ari Welianto]
  • Kuasa hukum Jokowi menolak saran Jusuf Kalla untuk kembali menunjukkan ijazah asli demi meredam polemik publik.
  • Ijazah asli telah diperlihatkan di Polda Metro Jaya tahun lalu, namun langkah tersebut tidak menghentikan narasi negatif.
  • Pihak Jokowi mendorong persoalan keaslian ijazah diselesaikan melalui jalur pengadilan guna memperoleh kepastian hukum yang bersifat mengikat.

Suara.com - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Rivai Kusumanegara, secara tegas menolak usulan agar kliennya kembali menunjukkan ijazah asli ke hadapan publik.

Ia menilai, langkah memamerkan dokumen di ruang terbuka terbukti tidak efektif mengakhiri polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap saran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang meminta Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya sebagai cara tercepat meredam keraguan publik.

Menurut Rivai, pembuktian keabsahan dokumen tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan di depan penyidik Polda Mtero Jaya dan para terlapor dalam kasus ini, namun narasi negatif tetap saja berkembang.

“Ijazah asli sudah ditunjukkan akhir tahun lalu di Polda Metro Jaya, namun tidak menghentikan polemik,” ungkap Rivai kepada Suara.com, Minggu (12/4/2026).

Rivai berpendapat bahwa debat di ruang publik kini tidak lagi memiliki nilai solutif. Ia mendorong agar persoalan ini dibawa ke ranah pengadilan guna mendapatkan ketetapan hukum yang final dan mengikat bagi semua pihak.

“Sehingga satu-satunya jalan adalah membawanya ke persidangan agar terdapat kepastian hukum soal keaslian ijazah Pak Jokowi,” tegasnya.

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) [Suara.com/Tim Media JK]
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) [Suara.com/Tim Media JK]

Saling lempar opini ini berawal dari langkah hukum Jusuf Kalla yang melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Polri pada 8 April 2026 lalu. JK merasa difitnah terkait isu pendanaan sebesar Rp5 miliar dalam pusaran polemik ijazah ini.

Meski menempuh jalur hukum untuk memulihkan nama baiknya sendiri, JK menyarankan agar Jokowi menempuh cara sederhana guna menyudahi kegaduhan nasional tersebut.

“Tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu saja,” ujar JK usai melaporkan Rismon di Bareskrim Polri.

JK juga membantah keras tuduhan bahwa dirinya bermain di balik layar dalam isu ijazah tersebut.

“Saya tidak mempunyai sifat itu, mengkritik orang dari belakang. Kalau saya tidak suka saya katakan tidak suka, atau tidak benar. Masa saya bayar orang, nggak lah,” katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara

Polisi: Restorative Justice Rismon Belum Diputus, Tunggu Gelar Perkara

News | Jum'at, 10 April 2026 | 15:14 WIB

Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi

Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi

News | Kamis, 09 April 2026 | 15:06 WIB

Bantah Jadi Pendana Isu Ijazah Jokowi, JK: Saya Bukan Tipe Kritik dari Belakang Apalagi Bayar Orang!

Bantah Jadi Pendana Isu Ijazah Jokowi, JK: Saya Bukan Tipe Kritik dari Belakang Apalagi Bayar Orang!

News | Rabu, 08 April 2026 | 14:34 WIB

Terkini

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:19 WIB

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:11 WIB

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:09 WIB

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:18 WIB

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:16 WIB

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:10 WIB

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:08 WIB

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

News | Senin, 18 Mei 2026 | 20:40 WIB