Diwarnai Kericuhan, Massa Pendemo Desak DPR Bentuk Pansus Agrinas Gate

"Di sinilah peran BPK menjadi krusial. BPK tidak boleh hanya menjadi pencatat angka dan penyusun laporan rutin. Dalam kasus sebesar ini, publik menuntut keberanian, lakukan audit investigatif, bongkar seluruh rantai keputusan, telusuri aliran dana, dan ungkap siapa saja yang bermain di balik proyek ini," tegas Adib Alwi.

Massa secara spesifik meminta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan pengadaan tersebut.

Massa pendemo juga menolak segala bentuk alasan prosedural yang seringkali digunakan untuk menutupi praktik korupsi sistematis dalam proyek-proyek besar negara.

"Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut proyek ini. Publik tidak ingin mendengar alasan klasik, 'masih dalam kajian', 'belum ada kerugian negara', atau 'semua sudah sesuai prosedur'. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak skandal besar justru bersembunyi di balik prosedur yang tampak rapi. Korupsi modern tidak lagi kasar dan terang-terangan, ia halus, sistematis, dan sering kali dilindungi oleh regulasi yang dibuat khusus untuk mengaburkan jejak," jelas Adib Alwi.

Penggunaan entitas koperasi dalam proyek ini juga tak luput dari sorotan. KAPAK mengkhawatirkan adanya fenomena 'kooptasi koperasi', di mana simbol ekonomi kerakyatan hanya dijadikan alat legitimasi oleh segelintir elit untuk melancarkan proyek yang tidak transparan.

"Dalam konteks ini, publik harus waspada terhadap apa yang bisa disebut sebagai 'kooptasi koperasi'. Ketika koperasi digunakan untuk membungkus proyek besar, maka risiko penyalahgunaan menjadi berlipat. Tidak ada jaminan bahwa manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh anggota koperasi, apalagi oleh masyarakat luas," kata dia.

Menutup pernyataannya, Adib Alwi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola distribusi pangan yang akuntabel.

Ia menekankan bahwa KAPAK tidak menolak modernisasi logistik, namun menuntut cara-cara yang ditempuh harus berpihak pada kepentingan nasional dan industri dalam negeri.

"Tidak ada yang salah dengan pengadaan kendaraan untuk mendukung logistik pangan. Yang menjadi masalah adalah cara, skala, dan transparansinya. Jika memang kebutuhan kendaraan sebesar itu nyata dan mendesak, maka pemerintah seharusnya membuka prosesnya secara terbuka, lakukan tender internasional yang transparan, libatkan industri dalam negeri, dan pastikan tidak ada konflik kepentingan. Tanpa itu semua, proyek ini akan selalu dibayangi kecurigaan," pungkas Adib Alwi.