- Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengkritik wacana sistem war tiket haji karena berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi jemaah.
- Kesenjangan infrastruktur digital dikhawatirkan merugikan calon jemaah di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses teknologi serta literasi internet.
- Pemerintah didesak memperkuat diplomasi kuota haji dengan Arab Saudi dan meningkatkan transparansi manajemen antrean sebagai solusi yang lebih substansial.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq mengkritik keras wacana sistem “war tiket haji” sebagai solusi mengatasi panjangnya antrean haji di Indonesia.
Menurutnya skema tersebut berisiko merusak tatanan keadilan bagi jemaah yang sudah mengantre bertahun-tahun.
Maman juga memperingatkan bahwa kebijakan berbasis kecepatan akses teknologi ini justru akan memicu ketidakadilan. Terutama bagi calon jemaah yang jadwal keberangkatannya sudah dekat.
“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang wacana war tiket haji. Kasihan calon jemaah yang sudah mengantre belasan tahun,” ujar Maman di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Legislator asal Jawa Barat tersebut juga menyoroti kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia.
Ia khawatir jemaah di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan internet dan literasi digital akan kehilangan hak mereka hanya karena kalah bersaing secara daring dengan jemaah di perkotaan.
“Apakah mereka harus kehilangan hak berangkat hanya karena kalah cepat klik? Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ibadah haji yang menjadi hak seluruh umat justru berubah menjadi kompetisi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” tegasnya.
Daripada menerapkan skema yang memicu polemik dan keresahan, Maman pun mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang lebih substansial.
Salah satunya, ia meminta pemerintah lebih memperkuat diplomasi soal kuota dengan Arab Saudi serta memperbaiki transparansi tata kelola manajemen haji.
“Sistem war tiket ini berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Pemerintah sebaiknya fokus pada solusi jangka panjang dan transparansi data antrean agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.
TERPOPULER
