Gus Ipul Ingatkan Pemda Sekolah Rakyat Tak Membuka Pendaftaran Siswa

Suara.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, melainkan menggunakan mekanisme penjangkauan langsung berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan program tepat sasaran bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian dan Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah di ruang rapat Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

“Tidak ada pembukaan pendaftaran, ingat semua harus paham ini. Data (calon siswa) dijangkau lewat desil 1 dan desil 2 (DTSEN) di daerah tersebut, verifikasi lapangan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Jadi Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan,” kata Gus Ipul.

Hasil verifikasi kemudian harus mendapat persetujuan orang tua calon siswa dan kepala daerah sebelum ditetapkan secara resmi oleh Kemensos. Gus Ipul menekankan, ketepatan proses di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan program.

“Kalau Bupati salah, kita salah. Bupati benar, kita benar. Tapi dari awal prosesnya kita ikut mengawal,” jelas Gus Ipul.  

Selain itu, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi terpadu pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar anak, tetapi juga memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Ia menjelaskan, anak yang bersekolah akan diikuti dengan pemberdayaan orang tua, termasuk perbaikan rumah, akses Koperasi Desa Merah Putih, serta jaminan kesehatan melalui skema PBI JKN. Dengan pendekatan tersebut, keluarga diharapkan dapat meningkat taraf hidupnya dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (Bansos).

“Jadi nanti anaknya lulus Sekolah Rakyat, orang tuanya naik kelas dan (mandiri) tidak terima bansos lagi,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, lulusan Sekolah Rakyat diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau menjadi tenaga kerja terampil sesuai potensi masing-masing. “Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, gagal Sekolah Rakyat,” katanya.

Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah berjalan di lebih dari 100 titik di berbagai daerah. Program ini menyasar sekitar 4 juta anak di Indonesia yang belum sekolah, tidak sekolah, atau putus sekolah, termasuk di Kabupaten Pesawaran dan Ogan Komering Ulu.

Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat juga tidak menggunakan tes akademik. Seleksi dilakukan melalui tes kesehatan dan pemetaan bakat (talent mapping) untuk mengidentifikasi potensi siswa sejak dini, termasuk kecenderungan di bidang sosial, sains dan teknologi, maupun bahasa.

Fasilitas yang disediakan meliputi asrama, makan bergizi gratis, perlengkapan sekolah, serta dukungan pembelajaran digital. Setiap siswa dan guru difasilitasi perangkat laptop, dengan ruang kelas yang dilengkapi papan tulis digital (smartboard).

“Ini bukan sekolah biasa tapi bagian dari pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.

Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menyambut positif program Sekolah Rakyat. Ia berharap daerahnya dapat menjadi prioritas pelaksanaan program tersebut, mengingat masih banyak anak dari keluarga prasejahtera yang belum memperoleh akses pendidikan berkualitas.

“Yang pasti Bapak Mensos, untuk lahan pembangunan (Sekolah Rakyat), Insya Allah kami sudah siap. Proposalnya sudah kami kirim,” kata Nanda.

Senada, Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah menyatakan kesiapan Pemda untuk menggunakan APBD demi mendukung pembangunan Sekolah Rakyat sesuai standar Kementerian PU.