Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional

Pengamat militer menilai hal ini memberikan kemampuan bagi AS untuk melakukan patroli rutin menggunakan pesawat canggih seperti P-8A Poseidon.

Pesawat tanker KC-46A Pegasus hingga pembom strategis B-1B Lancer kini berpotensi memantau Selat Malaka secara terus-menerus setiap saat.

Peningkatan kehadiran militer asing di salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia ini tentu memicu beragam reaksi di dalam negeri.

Sejumlah kritikus domestik mulai menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi pengikisan kedaulatan wilayah udara yang selama ini dijaga ketat.

Kebijakan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai tanda pergeseran orientasi politik luar negeri Presiden Prabowo yang lebih condong ke Barat.

Dalam konteks ketegangan global akses ini memungkinkan AS mengawasi pengiriman komoditas yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional mereka.

Menurut Murray Hunter lagi, hal ini menjadi kabar buruk bagi China mengingat sebagian besar pasokan minyak mereka dari Teluk melewati Selat Malaka.

"Keseimbangan kekuatan di kawasan ASEAN kini berada di titik persimpangan akibat potensi gesekan militer di wilayah perairan Indonesia tersebut," tulisnya.

Respons China dan Masa Depan ASEAN

Indonesia yang kini menjadi kolaborator militer erat bagi AS secara otomatis mengubah status detente atau peredaman ketegangan di Asia.

Doktrin tradisional “Bebas Aktif” yang sebelumnya sangat ditekankan kini menghadapi ujian berat di tengah persaingan negara adidaya yang menajam.

Dunia internasional kini tengah menunggu bagaimana reaksi resmi Beijing terhadap penyelarasan kebijakan pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta ini.

Sebagai mitra dagang utama yang berinvestasi besar pada infrastruktur RI China memiliki berbagai instrumen tekanan diplomatik maupun ekonomi.

Beijing bisa saja merespons dengan sanksi perdagangan atau meningkatkan aktivitas militer mereka di sekitar perbatasan laut Indonesia ke depannya.

Isu ini muncul di tengah upaya Indonesia memperkuat aliansi pertahanan global demi modernisasi alat utama sistem persenjataan nasional.

Jika kerja sama logistik ini berjalan lancar ada kemungkinan integrasi militer dengan Australia juga akan semakin diperdalam nantinya.

Meski demikian kabar terbaru dari Jakarta menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut sebenarnya belum mencapai tahap final yang mengikat.

Pemerintah Indonesia dilaporkan masih mempertimbangkan secara mendalam segala konsekuensi geopolitik dan risiko keamanan yang mungkin ditimbulkan nantinya.

Penundaan ini mengisyaratkan adanya pertimbangan ulang terkait tekanan domestik dan keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia.