Murka Elite NasDem ke Tempo Soal Merger Gerindra Dinilai Rendahkan Martabat Surya Paloh

Suara.com - Sejumlah elite Partai NasDem bereaksi keras terhadap cover Majalah Tempo yang menampilkan Ketua Umum Surya Paloh terkait laporan wacana merger NasDem dengan Partai Gerindra pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya sampul majalah, mereka juga mengkritik isi laporan dan penggunaan istilah merger terkait wacana itu.

Buntutnya, sejumlah kader menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Tempo Selasa (14/4) kemarin dan menuntut mereka menyampaikan permintaan maaf.

Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino menyebut sampul Majalah Tempo soal wacana merger dengan Gerindra telah merendahkan Ketua Umumnya.

Menurut Wibi, Ketua Umumnya selama ini merupakan sosok yang terbuka terhadap kritik. Namun, kritik mestinya disampaikan dengan substansi alih-alih framing visual yang berpotensi merendahkan.

"Kritik boleh keras. Tapi etika tetap harus jadi batas. Jangan sampai kebebasan berubah menjadi kehilangan arah," katanya.

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menolak penggunaan istilah merger dalam laporan tersebut.

Menurut Willy, Ketua Umumnya, Surya Paloh hanya menawarkan political block atau blok politik.

Willy menilai penggunaan istilah merger menunjukkan inkompetensi laporan tersebut dalam literatur politik.

Padahal, Indonesia memiliki sejarah blok politik atau fusi sejak Orde Lama hingga Orde Baru.

"Pemahamannya jangan merger dong. Ini orang yang nggak baca, orang yang nggak memiliki literatur politik," ujarnya, Senin (13/4).

Sementara itu Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi NasDem Martin Manurung menyebut laporan Tempo baik di Majalah maupun siniar mereka sebagai kebebasan pers yang kebablasan.

Dia pun mendesak Dewan Pers segera turun tangan. Menurut Martin, laporan Tempo telah melanggar kode etik karena tak melakukan verifikasi yang ketat. Lebih lagi, kata dia, laporan tersebut juga telah menjatuhkan martabat seseorang.

"Dalam situasi seperti ini, Dewan Pers, sebagai wasit di lapangan jurnalistik, sangat penting untuk masuk tanpa harus menunggu adanya pelaporan," ujar Martin.

Reaksi keras juga disampaikan kader NasDem di daerah. Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST, menolak tegas penggunaan istilah merger dalam isu penggabungan partainya dengan Gerindra.

Di sisi lain, Iskandar juga membantah wacana tersebut. Menurutnya, istilah merger dianggap merendahkan Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh.

Aspirasi itu disampaikan langsung oleh perwakilan kader dari berbagai daerah di Sumut yang datang ke Medan.

Lagi pula, menurut dia, hingga saat ini tak ada pembahasan terkait peleburan atau penggabungan NasDem dengan partai lain, termasuk Gerindra. Iskandar menegaskan NasDem didirikan sebagai wadah perjuangan politik, bukan untuk diperjualbelikan.

"Tapi memang tidak ada pembicaraan bahwasanya NasDem itu akan dilebur, akan diakuisisi, atau dibeli oleh pihak-pihak lain. NasDem didirikan bukan untuk dijual, tapi memperjuangkan rakyat Indonesia melalui seluruh kader yang ada di Partai NasDem," ujarnya.

Aksi massa yang berlangsung di depan kantor Tempo menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan para kader di akar rumput.

Mereka menilai visualisasi yang ditampilkan dalam sampul majalah tersebut tidak mencerminkan jurnalisme yang beretika, melainkan sebuah upaya pembunuhan karakter terhadap pimpinan tertinggi partai mereka.

Para demonstran membawa berbagai atribut yang mendesak redaksi untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka kepada Partai NasDem dan Surya Paloh secara pribadi.

Di tingkat pusat, jajaran fungsionaris partai terus melakukan koordinasi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya jika tuntutan mereka tidak diindahkan.

Mereka menekankan bahwa meskipun menghargai kebebasan pers sebagai pilar demokrasi, namun kebebasan tersebut tidak boleh mencederai kehormatan institusi politik maupun individu melalui pemberitaan yang dianggap tendensius dan minim verifikasi.

Gelombang protes ini juga mencerminkan soliditas internal Partai NasDem dalam menjaga marwah partai di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas pasca-pemilu.

Isu mengenai peleburan partai atau merger dianggap sebagai narasi yang sangat sensitif karena menyangkut eksistensi dan ideologi partai yang telah dibangun sejak awal berdiri.

Pihak NasDem menegaskan bahwa komunikasi politik dengan Gerindra maupun partai lain adalah hal yang wajar dalam bingkai koalisi pemerintahan, namun hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan penghapusan identitas partai melalui mekanisme merger atau akuisisi politik.