Senjata Makan Tuan Blokade AS di Selat Hormuz, Awas China Bisa Ngamuk

Suara.com - Blokade maritim yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap Iran kini berada di titik nadir antara keberhasilan teknis dan kegagalan diplomasi.

Langkah Washington memutus jalur distribusi minyak Teheran dianggap sebagai instrumen jangka pendek yang justru bisa merugikan kepentingan Amerika sendiri.

Pasar energi global saat ini kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemerintahan Trump dalam mencapai kesepakatan damai yang permanen dengan Iran.

Secara teori, penghentian total pengapalan minyak Iran seharusnya memicu lonjakan harga energi yang drastis di seluruh dunia.

Namun, realitas pasar menunjukkan tren sebaliknya dengan penurunan harga minyak mentah Brent yang menyentuh angka 95,08 dolar per barel.

Optimisme terhadap gencatan senjata selama dua minggu menjadi faktor utama yang meredam gejolak harga minyak di pasar internasional.

China memegang peranan krusial sebagai pembeli utama yang menyerap hampir 90 persen dari total ekspor minyak mentah milik Iran.

Beijing diprediksi tidak akan melakukan konfrontasi militer terbuka, namun tetap memberikan dukungan logistik dan persenjataan di balik layar.

Jarak geografis yang jauh menjadi kendala utama bagi militer China jika ingin melakukan intervensi langsung di wilayah Selat Hormuz.

“Ujian saat ini adalah apakah dalam beberapa hari ke depan kita melihat kembalinya aktivitas kinetik dari pihak Iran untuk menantang blokade AS atau aksi kinetik AS terhadap Iran,” kata Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah kepada MEE.

Ketahanan Ekonomi dan Cadangan Minyak Teheran

Kondisi ekonomi Iran saat ini dinilai lebih tangguh dibandingkan negara lain yang pernah mengalami blokade energi serupa seperti Kuba.

Teheran memiliki keunggulan geografis berupa perbatasan darat dan akses Laut Kaspia yang tidak bisa dijangkau oleh blokade angkatan laut.

Selain itu, Iran dilaporkan masih menyimpan sekitar 38 juta barel minyak di lautan yang siap dipasarkan kapan saja ke wilayah Asia.

Ketahanan ini membuat Iran memiliki waktu lebih lama untuk bertahan sebelum kapasitas penyimpanan domestik mereka benar-benar mencapai batas maksimal.

“Bagi kerangka waktu apa pun yang dipedulikan AS untuk menimbulkan penderitaan pada ekonomi Iran, blokade itu terlalu lambat bertindak,” ujar Alan Eyre, mantan ahli senior Departemen Luar Negeri untuk urusan Iran.

Meskipun perundingan di Pakistan sempat mengalami kebuntuan, sinyal mengenai adanya kerangka kesepakatan damai mulai bermunculan ke publik.

Isu krusial yang menjadi ganjalan adalah masa depan program nuklir Iran serta durasi moratorium pengayaan uranium yang ditawarkan Amerika.

Pemerintahan Trump dilaporkan menawarkan jeda 20 tahun, namun pihak Teheran menginginkan durasi yang jauh lebih pendek dari tawaran tersebut.

Sikap keras yang ditunjukkan oleh Wakil Presiden JD Vance dianggap sebagai bagian dari taktik negosiasi untuk menekan posisi tawar lawan.

“Vance yang meninggalkan pembicaraan itu seperti menawar permadani di pasar di Timur Tengah. Anda menanyakan harganya, mengatakan itu terlalu mahal dan pergi. Tetapi kemudian Anda kembali keesokan harinya,” kata Eyre menambahkan.

Blokade ini merupakan kelanjutan dari eskalasi militer yang memuncak setelah serangan gabungan pada akhir Februari 2025 lalu.

Selat Hormuz tetap menjadi titik nadi paling rawan karena menjadi jalur utama pengiriman energi internasional yang sangat krusial.

Iran bersikeras pada hak mereka untuk melakukan pengayaan uranium demi tujuan damai sesuai dengan fatwa pemimpin tertinggi mereka.

Ketegangan ini diperumit dengan tuntutan Iran untuk mengenakan biaya tol bagi kapal-kapal yang melintasi jalur laut internasional tersebut.

“Trump butuh kemenangan besar di sini, dan itu bukan sekadar membuka selat,” tegas Miller mengenai tekanan politik yang dihadapi Washington.