Petisi Tembus 1 Juta Tanda Tangan, Warga Eropa Desak Uni Eropa Putus Hubungan dengan Israel

Suara.com - Gelombang protes terhadap kebijakan Israel di Jalur Gaza kini memasuki babak baru melalui jalur birokrasi resmi di benua biru. Sebuah petisi warga di Eropa yang mendesak penangguhan penuh perjanjian kemitraan antara Uni Eropa dan Israel menembus lebih dari satu juta tanda tangan.

Capaian itu diraih hanya dalam waktu tiga bulan sejak kampanye diluncurkan, menandakan adanya urgensi yang dirasakan oleh masyarakat sipil di berbagai negara anggota Uni Eropa.

Berdasarkan data pada laman Inisiatif Warga Eropa milik Komisi Eropa, hingga Selasa (13/4/2026) dini hari, jumlah dukungan tercatat mencapai 1.007.331 tanda tangan.

Angka itu melampaui ambang batas minimal untuk pengesahan resmi, yakni satu juta tanda tangan sah, dengan syarat tambahan terpenuhi di sedikitnya tujuh negara anggota.

Pencapaian ini memberikan legitimasi hukum bagi para penggerak petisi untuk menuntut respons formal dari otoritas tertinggi di Brussels.

Lonjakan dukungan ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik di Eropa terhadap kebijakan Israel yang secara luas dinilai sebagai tindakan kriminal, terutama terkait perang genosida dan pelanggaran serius hak asasi manusia di Jalur Gaza.

Para pemilih di kota-kota besar Eropa kini mulai menekan pemimpin mereka untuk mengambil langkah nyata di luar sekadar pernyataan diplomatik.

Dalam penjelasan tujuan kampanye, pihak penyelenggara mengutip penilaian di lingkungan Komisi Eropa bahwa Israel bertanggung jawab atas tingkat korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk korban syahid dan luka-luka, disertai pengusiran massal penduduk serta penghancuran sistematis rumah sakit dan fasilitas medis di Gaza.

Data-data ini menjadi landasan utama bagi warga untuk menuntut peninjauan kembali hubungan bilateral.

Sejumlah laporan Eropa juga menyoroti penerapan blokade menyeluruh terhadap bantuan kemanusiaan oleh Israel.

Praktik ini dinilai berpotensi mengarah pada penggunaan kelaparan sebagai alat perang. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kelompok hak asasi manusia yang melihat adanya pola pelanggaran hukum humaniter internasional yang konsisten di lapangan.

Petisi tersebut menegaskan bahwa Israel telah melanggar secara terang-terangan prinsip dan kewajiban mendasar dalam hukum internasional.

Selain itu, Israel dinilai mengabaikan perintah Mahkamah Internasional, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan kejahatan genosida.

Kondisi ini dianggap telah memenuhi syarat bagi Uni Eropa untuk mengaktifkan klausul hak asasi manusia yang biasanya tercantum dalam setiap perjanjian kemitraan internasional mereka.

Namun di tengah berbagai temuan tersebut, Uni Eropa dinilai masih mempertahankan perjanjian kemitraan dengan Israel. Perjanjian ini menjadi fondasi hubungan dagang, ekonomi, dan politik kedua pihak.

Bagi penggagas petisi, sikap ini menunjukkan kontradiksi serius dengan nilai-nilai yang selama ini diklaim dijunjung oleh Uni Eropa.

Keberlanjutan kerja sama ekonomi di tengah konflik yang memakan banyak korban jiwa dianggap sebagai bentuk pembiaran.

Para penggagas menegaskan, warga Uni Eropa tidak dapat menerima keberlanjutan perjanjian yang secara langsung maupun tidak langsung dianggap memperkuat legitimasi dan pembiayaan terhadap negara yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kesadaran kolektif ini mendorong masyarakat untuk menggunakan instrumen demokrasi langsung yang disediakan oleh Uni Eropa.

Atas dasar itu, petisi tersebut mendesak Komisi Eropa untuk mengajukan proposal resmi kepada Dewan Eropa guna menangguhkan secara penuh perjanjian kemitraan dengan Israel.

Jika proposal ini diajukan, maka negara-negara anggota Uni Eropa harus melakukan pemungutan suara untuk menentukan masa depan hubungan ekonomi dan politik mereka dengan Tel Aviv.

Kampanye ini sendiri digerakkan oleh koalisi partai-partai kiri di Parlemen Eropa yang berbasis di Brussels, Belgia, pusat administrasi Uni Eropa.

Mereka meluncurkan gerakan ini sebagai upaya menekan secara politik dan hukum agar Komisi Eropa mengambil langkah konkret.

Koalisi ini memanfaatkan jaringan lintas negara untuk memastikan dukungan tersebar merata di seluruh wilayah Uni Eropa.

Para inisiator menyebut inisiatif ini sebagai respons atas apa yang mereka nilai sebagai kewajiban moral dan hukum, di tengah pelanggaran sistematis dan berulang di Gaza.

Mulai dari serangan terhadap fasilitas medis, pengusiran paksa warga, hingga penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, praktik yang dalam berbagai laporan internasional dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dengan terkumpulnya satu juta tanda tangan, Komisi Eropa kini memiliki kewajiban hukum untuk meninjau tuntutan tersebut dan memberikan jawaban resmi dalam waktu yang telah ditentukan.