30 Hari Menanti Keadilan, Andrie Yunus Surati Prabowo: Bagaimana Perkembangan Kasus Saya, Pak?

Suara.com - KontraS bersama Koalisi Masyarakat Sipil menyambangi Kementerian Sekretariat Negara. Kehadiran mereka di depan gerbang Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, untuk menyerahakan sejumlah surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Termasuk surat yang ditulis langsung oleh Andrie Yunus, turut diserahkan pada pagi menjelang siang, hari ini.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengonfirmasi surat yang diserahkan melalui Kemensetneg, Jumat (17/4), merupakan surat ketiga yang ditulis oleh Andrie Yunus, setelah sebelumnta korban penyiraman air keras tersebut menukis surat pada 2 dan 5 April 2026.

"Dan Andrie Yunus di surat ini menegaskan apa komitmen dari Presiden Publik Indonesia untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan warga negara yang kritis. Jadi kurang lebih kenapa alasan surat panjang, karena poin-poin itu dituliskan di bagian," kata Dimas di depan gerbang Kemensetneg, Jumat (17/4/2026).

Melalui surat lain yang ditujukan untuk Prabowo, Koalisi Masyarakat Sipil menekankan penyelesaian kasus Andrie Yunus melalu Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Indpenden.

"Intinya untuk menegaskan kembali dan memberikan penekanan kembali soal pentingnya penyelesaian kasus ini secara menyeluruh, pentingnya membentuk tim gabungan pencari fakta independen, dan juga sikapnya Andri Yunus terkait dengan penolakan penyelesaian di ranah peradilan militer. 

Melalui surat tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Prabowo melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk kembali menegaskan forum pengadilan yang paling tepat dijalankan dalam upaya untuk menyingkap kasus Andrie Yunus adalah forum peradilan umum.

"Dan juga pentingnya pembentukan TGPF. Kurang lebih itu maksud tujuan," kata Dimas.

Ada sekitar 15 orang yang hadir di depan Kemensetneg. Melalui kehadirannya, mereka turut melakukan aksi simbolik dan membentangkan alat peraga, berupa poster dan sejumlah banner.

"Ada sejumlah poster, sejumlah banner, juga sejumlah surat-surat yang kami cetak dengan ukuran agak sedikit besar gitu ya. Dan tentu paling utama esensinya adalah penyerahan surat tersebut kepada pihak Sekretariat Negara untuk nanti dapat diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia," kata Dimas.

Selain aksi simbolik, Koalisi Masyarakat Sipil turut membacakan isi surat yang ditulis Andrie Yunus. Surat tersebut dibacakan di gerbang Kemensetneg oleh Anggota Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) Fatis Maulidiyanti.

Ini isi surat Andrie Yunus:

"Jakarta, 17 April 2026
Kepada Yth.
Bapak Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia

Lebih dari 30 hari berlalu, bagaimana perkembangan kasus saya?

Minggu 12 April 2026, menandai 30 hari peristiwa percobaan pembunuhan berencana terhadap diri saya melalui teror siraman air keras. Surat ini saya tulis karena saya nilai hingga saat ini belum ada kemajuan dan kemauan serius dalam penuntasan kasus ini.

Kolega saya di KontraS dan TAUD selaku kuasa hukum saya telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan keadilan sehormat-hormatnya mulai dari melakukan investigasi mandiri, memghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, hingga mengajukan laporan tipe B ke Bareskrim Polri.

Investigasi TAUD mengidentifikasi setidaknya terdapat 16 pelaku lapangan yang semakin menguatkan penolakan saya terhadap penyelesaian melalui peradilan militer. Dalam berbagai penyelesaian kasus yang mengorbankan masyarakat sipil seperti pada kasus penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga KDRT oleh aparat TNI melalui peradilan militer tidak pernah menemukan titik keadilan, akuntabilitas dan pertanggung-jawaban institusi secara menyeluruh sampai dengan komando teratas. Hal ini tentu hanya akan memperpanjang rekam jejak impunitas.

Berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR-RI dalam RDPU, menekankan pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengedepankan kepentingan serta prinsip saya selaku korban. 

Untuk itu, penting untuk dilakukan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk membawa kasus ini pada peradilan umum guna membuka secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat sampai dengan aktor intelektualnya. 

Walaupun proses pengadilan militer akan berjalan, proses tersebut tidak pernah legitimate karena sedari awal tidak pernah ada transparansi informasi kepada publik terkait dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI.

Sehubungan dengan itu, saya berharap negara tidak mengambil langkah yang justru akan mengaburkan proses hukum. 

Sebagai korban dari kekerasan prajurit militer, saya meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan memutuskan bahwa kasus ini semestinya diselesaikan di peradilan umum. Saya meminta Bapak memastikan proses penanganan perkara ini berjalan akuntabel dan tunduk pada prinsip due process of law, dengan menempatkan peradilan umum sebagai forum yang sah, kredibel, dan bersih dari kepentingan-kepentingan korup.

Kasus ini bukan semata tentang diri saya, melainkan tentang komitmen negara dalam melindungi warganya dan menjunjung hukum secara adil."