JK Murka Dituduh Jadi Bohir Kasus Ijazah Jokowi: Mana Saya Kasih Rp 5 Miliar?

Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), secara terbuka menyatakan kekesalannya terhadap tudingan yang dilontarkan oleh Rismon Sianipar.

JK dituduh sebagai sosok di balik pendanaan atau bohir dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Tudingan ini mencuat di tengah dinamika politik yang kian memanas, di mana JK disebut-sebut memberikan dana segar untuk menggulirkan isu tersebut ke ranah publik.

Dalam keterangannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam gerakan yang dipelopori oleh Rismon Sianipar maupun pakar telematika Roy Suryo.

JK mengaku memang sempat dihubungi oleh pihak-pihak tersebut, namun ia secara konsisten menolak untuk terlibat karena ingin menjaga posisi netral dalam pusaran konflik tersebut.

"Ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja. Jadi saya marah kenapa? Apalagi saya dituduh kasih Rp 5 M, mana saya kasih Rp 5 M? Ketemu aja tidak tahu saya, kenal pun tidak. Ini buktinya WA-nya. Tidak saya bilang," kata JK saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

JK merasa tuduhan sebagai bohir senilai Rp 5 miliar tersebut sangat tidak berdasar dan mencederai integritasnya.

Ia bahkan menunjukkan bukti percakapan WhatsApp untuk mempertegas bahwa tidak ada kesepakatan atau aliran dana sebagaimana yang dituduhkan oleh Rismon.

Menurut JK, namanya sengaja diseret-seret sebagai bentuk pengalihan isu dari persoalan yang sebenarnya sedang terjadi.

Lebih lanjut, tokoh asal Makassar ini mengingatkan publik mengenai sejarah panjang hubungan politiknya dengan Jokowi.

JK menegaskan bahwa dirinya memiliki andil besar dalam memuluskan jalan Jokowi menuju kursi kekuasaan, mulai dari tingkat daerah hingga nasional.

JK mengklaim sebagai sosok yang menyodorkan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2012 silam.

Peran JK tidak berhenti di situ. Saat momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, JK mengungkapkan bahwa Megawati Soekarnoputri memberikan syarat khusus sebelum merestui pencalonan Jokowi sebagai presiden.

Megawati disebut hanya akan menandatangani pencalonan tersebut jika Jusuf Kalla bersedia mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden, mengingat pengalaman JK yang dianggap jauh lebih senior di pemerintahan.

"'Kenapa Bu saya mesti wakil?', 'karena Pak JK yang paling berpengalaman, bimbinglah dia'. Aduh saya mau pulang kampung waktu itu mau pulang ke Makassar, Ibu Mega bilang'jangan, Pak Jusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Jusuf'. Ya bukan saya minta, bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak berpengalaman. Mengerti? Jadi jangan coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzer buzzer itu. Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya, ngerti?" imbuh JK.

Pernyataan keras ini disampaikan JK sebagai respons atas situasi terkini di mana dirinya juga menghadapi laporan polisi terkait potongan video ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membahas tentang konsep 'mati syahid'.

JK mempertanyakan apakah rentetan kejadian ini, mulai dari tuduhan bohir hingga laporan polisi, merupakan bagian dari upaya politisasi terhadap dirinya.

Meskipun enggan berspekulasi terlalu jauh mengenai dalang di balik serangan-serangan tersebut, JK mencium adanya pola tertentu.

Ia merasa berbagai persoalan hukum dan tudingan miring ini muncul secara beruntun tepat setelah dirinya mengambil langkah tegas melaporkan Rismon Sianipar ke pihak kepolisian terkait fitnah pendanaan kasus ijazah Jokowi.

JK menganggap serangan balik dari para pendukung pihak tertentu atau "buzzer" ini sebagai upaya untuk membungkam sikap kritisnya.

JK juga menegaskan bahwa tanpa campur tangannya di masa lalu, peta karier politik Jokowi mungkin tidak akan mencapai titik puncaknya seperti sekarang ini.