Kala Jusuf Kalla Diserang Isu Menista Agama dan Ijazah Jokowi

Suara.com - Panggung politik nasional kembali memanas setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), secara resmi menyatakan pertimbangannya untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang melaporkannya ke kepolisian.

JK dituduh melakukan penistaan agama terkait materi ceramah yang disampaikannya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada momentum Ramadhan 1447 Hijriah atau Maret 2026 lalu.

'Serangan' ini memicu reaksi keras dari tokoh senior asal Bone tersebut yang merasa dirinya telah menjadi korban fitnah.

Ketegangan ini bermula ketika Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026.

Laporan tersebut menyoroti pernyataan JK mengenai konsep "mati syahid" yang dianggap menyinggung sensitivitas antarumat beragama.

Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam melihat situasi yang berkembang.

"Kami akan pertimbangkan karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi," ujar JK, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (19/4/2026).

JK menilai bahwa pelaporan terhadap dirinya merupakan bentuk penyebaran informasi yang tidak berdasar dan merugikan nama baiknya secara personal maupun profesional.

"Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Semua memfitnah saya," katanya.

Meski merasa dirugikan, JK menyatakan tetap menyerahkan mekanisme teknis hukum sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang telah ditunjuk.

Dalam penjelasannya, JK menekankan bahwa kehadirannya di Masjid UGM pada 5 Maret 2026 adalah untuk memenuhi undangan ceramah dengan tema yang sangat spesifik, yakni perdamaian dan diplomasi.

Ceramah tersebut bertajuk Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar.

JK menggarisbawahi bahwa narasi yang ia bangun justru bertujuan untuk memberikan edukasi sejarah agar konflik serupa tidak terulang di masa depan.

"Acara di UGM itu, acara ceramah pada bulan puasa, seperti dilakukan di mana-mana, di masjid. Saya diundang, datang, karena temanya adalah perdamaian. Jadi, khususnya temanya tentang langkah-langkah ke perdamaian," jelasnya.

Dalam forum akademik tersebut, JK membedah anatomi 15 konflik besar yang pernah melanda Indonesia, mulai dari konflik ideologi hingga ekonomi.

"Ada konflik karena ideologi kayak Madiun, ada konflik karena wilayah kayak Timtim (Timor Timur), ada konflik karena ekonomi kayak di Aceh. Saya jelaskan satu per satu," katanya.

Persoalan muncul ketika JK membahas konflik bernuansa agama yang pernah terjadi di Maluku dan Poso. Ia menjelaskan bahwa dalam situasi konflik tersebut, masing-masing pihak memiliki keyakinan spiritual terkait pengorbanan nyawa.

Di sinilah istilah "syahid" dan "martir" muncul sebagai penjelasan sosiologis atas fenomena yang terjadi di lapangan pada masa itu.

"Saya berada di masjid dan jamaah tidak mengerti martir. Jadi, saya katakan, ya karena hampir sama, syahid dan martir hampir sama. Cuma beda caranya," ujarnya.

JK menambahkan bahwa pemilihan diksi tersebut disesuaikan dengan audiens yang hadir di dalam masjid agar pesan perdamaian yang dibawa dapat dipahami dengan mudah.

"Jadi, hanya istilah saja, tetapi karena saya di masjid maka saya pakai kata syahid. Karena kalau saya pakai kata martir, jamaah tidak tahu," katanya melanjutkan.

JK menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak sedang masuk ke dalam ranah perdebatan dogma agama, melainkan sedang memotret realitas sejarah konflik.

"Jadi, bukan saya bicara dogma agama, bukan. Saya bicara kejadian pada waktu itu. Kejadian pada waktu itu, semua merasa masuk surga," katanya.

Ia bahkan merujuk pada dokumentasi video konflik Maluku dan Poso di mana para pejuang dari kedua belah pihak mendapatkan dukungan doa dari pemuka agama masing-masing sebelum berangkat ke medan laga.

"Tadi lihat, sebelum mereka, pemuda-pemuda ini pergi perang, semua didoakan. Kau pergi berdoa, kau habisi musuhmu. Islam juga begitu, didoakan oleh para ustadz, kau pergi," ujarnya.

Serangan Isu Ijazah Jokowi

Selain menghadapi serangan terkait isu agama, Jusuf Kalla juga memberikan klarifikasi mengenai keterlibatannya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

JK menegaskan bahwa posisinya dalam masalah ini adalah sebagai sosok senior yang ingin melihat kegaduhan publik segera berakhir.

Ia mengaku telah menolak bertemu dengan pihak-pihak yang mencoba menariknya ke dalam kubu tertentu, termasuk Rismon Hasiholan Sianipar dan Roy Suryo.

"Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang, saya tidak terima. Roy Suryo mau ketemu, saya tolak. Demi saya mau netral," ujarnya.

JK merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan nasihat kepada Jokowi agar menunjukkan ijazah aslinya demi menghentikan perdebatan yang telah berlangsung selama dua tahun.

"Saya lebih tua dari dia. Jadi, sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati," ujar JK.

Ia juga mengingatkan kembali kedekatan historisnya dengan Jokowi, jauh sebelum mantan Wali Kota Solo itu menduduki kursi kepresidenan.

"Apa kurangnya saya coba? Saya yang bawa ke Jakarta," katanya. "Iu masih pakai baju kotak-kotaknya. Janganlah macam-macam begitu," lanjut JK menegaskan.