DPR Resmi Ketok Palu UU Perlindungan Saksi dan Korban, Ini 5 Poin Pentingnya

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Pengesahan ini dilakukan tepat pada peringatan Hari Kartini, yang juga menandai penutupan masa persidangan keempat tahun sidang 2025-2026.

Momentum ini diawali dengan apresiasi khusus kepada kaum perempuan Indonesia.

"Karena pada hari ini juga adalah Hari Kartini, khusus kita memberikan applause untuk Ibu Ketua dan para Kartini-Kartini Indonesia yang luar biasa," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, saat membacakan laporan hasil pembahasan.

Andreas menjelaskan, bahwa RUU PSDK merupakan usul inisiatif Komisi XIII yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025-2026.

Pembahasan dilakukan secara intensif bersama jajaran pemerintah, termasuk mendalami skema kelembagaan LPSK dan tata kelola Dana Abadi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi.

Dalam laporannya, Andreas membeberkan bahwa UU PSDK yang terdiri dari 12 Bab dan 78 Pasal ini memuat sejumlah pembaruan progresif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sedikitnya ada lima poin penting yang menjadi sorotan utama:

• Perluasan Subjek Perlindungan: Perlindungan kini tidak hanya terbatas pada saksi dan korban, melainkan diperluas mencakup saksi pelaku (justice collaborator), pelapor (whistleblower), informan, hingga ahli yang mendapatkan ancaman.
• Independensi LPSK: Memperkuat kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta memungkinkan pembentukan perwakilan LPSK di daerah sesuai kebutuhan.
• Kompensasi bagi Korban: Negara memberikan ganti rugi (kompensasi) jika pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya. Hak ini diberikan khusus bagi korban pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, terorisme, dan kekerasan seksual.
• Dana Abadi Korban: Pembentukan dana khusus yang disediakan untuk membiayai kompensasi serta proses pemulihan korban.
• Satuan Tugas Khusus: LPSK diberikan kewenangan untuk membentuk Satgas Khusus guna menjalankan fungsi perlindungan secara lebih efektif di lapangan.

"Komisi XIII mengharapkan dan memohon persetujuan Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut untuk menjadi Undang-Undang," tegas Andreas.

Usai mendengarkan laporan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan dan fraksi yang hadir.

"Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Puan kepada peserta rapat.

"Setuju!" jawab seluruh anggota dewan yang hadir secara serentak, diikuti ketukan palu sidang sebagai tanda pengesahan resmi.

Sebelumnya, Komisi XIII DPR RI bersama Pemerintah secara resmi memulai pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK).

Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk memperkuat sistem perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pembahasan ini dimulai menyusul penyerahan 491 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Kementerian Hukum, yang mewakili pemerintah, kepada Komisi XIII DPR RI pada 30 Maret 2026 lalu.