PM Terpilih Hungaria Ancam Tangkap Benjamin Netanyahu Jika Masuk Wilayahnya

Suara.com - Perdana Menteri (PM) terpilih Hungaria, Peter Magyar menyatakan sikap tegas terkait kemungkinan kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ke negaranya.

Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan mematuhi kewajiban sebagai anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC), termasuk menindak individu yang menjadi target surat perintah penangkapan.

Diketahui, Netanyahu saat ini masuk dalam daftar buronan ICC setelah lembaga tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November 2024.

Ia dituduh terlibat dalam kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan konflik di Jalur Gaza.

Berdasarkan aturan ICC, setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk menahan individu yang tercantum dalam perintah tersebut jika berada di wilayah mereka.

Sikap Magyar ini menjadi kontras dengan kebijakan sebelumnya di bawah kepemimpinan Viktor Orban.

Saat Netanyahu mengunjungi Budapest pada April 2025, pemerintah Hungaria kala itu memilih untuk tidak melakukan penangkapan.

Bahkan sebelum kunjungan tersebut, Orban mengumumkan langkah penarikan Hungaria dari ICC, sebuah proses yang memerlukan waktu satu tahun untuk berlaku efektif yang secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap Netanyahu.

Magyar yang memenangkan pemilu pada 12 April dan dijadwalkan dilantik pada awal Mei, kini mengambil arah berbeda.

Ia berencana menghentikan proses keluar dari ICC pada 2 Juni, bertepatan dengan satu tahun sejak pemberitahuan resmi disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Ketika ditanya mengenai implikasi kebijakan tersebut terhadap rencana kunjungan Netanyahu pada musim gugur mendatang, Magyar memberikan pernyataan yang jelas.

"Saya telah menjelaskan hal ini kepada Perdana Menteri Israel juga, pemerintah Tisza (partai yang dipimpin Magyar) memiliki niat kuat untuk menghentikan ini dan memastikan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota ICC," kata Magyar dikutip dari Politico.

Ia juga menegaskan konsekuensi hukum yang akan berlaku jika Netanyahu tetap datang ke Hungaria.

"Jika suatu negara adalah anggota ICC dan seseorang yang diburu oleh ICC memasuki wilayah kami, maka orang tersebut harus ditahan," tegasnya.

Meski demikian, tidak semua negara anggota ICC memiliki pandangan seragam terkait pelaksanaan surat perintah tersebut.

Sejumlah negara tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan Israel dan menilai ada aspek hukum lain yang perlu dipertimbangkan.

Prancis misalnya, berpendapat bahwa penangkapan Netanyahu dapat bertentangan dengan perjanjian bilateral yang sudah ada.

Argumen ini merujuk pada Pasal 98 Statuta ICC yang menyebutkan bahwa negara tidak boleh bertindak bertentangan dengan kewajiban internasional lain, termasuk terkait kekebalan diplomatik.

Pandangan serupa juga datang dari sejumlah pemimpin Eropa. Mantan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada April 2025 menyatakan bahwa ia tidak membayangkan negaranya akan menangkap Netanyahu.

Italia juga mengambil langkah serupa dengan memberikan perlindungan terhadap pemimpin Israel tersebut.