Ekonomi Kayong Utara Melejit 5,89 Persen, Kawasan Industri Pulau Penebang Jadi Motor Utama

Suara.com - Kabupaten Kayong Utara mencatatkan pencapaian gemilang dalam sektor ekonomi pada tahun 2025. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini menyentuh angka 5,89 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Lonjakan signifikan ini dipicu oleh keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Pulau Penebang, sebuah kawasan yang kini menjadi tumpuan baru bagi roda perekonomian daerah di Kalimantan Barat.

Data pertumbuhan tersebut dipaparkan secara langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung pada Jumat, 10 April 2026.

Dalam forum strategis tersebut, Romi Wijaya menekankan bahwa sinergi antara perencanaan daerah dengan agenda pembangunan nasional serta provinsi menjadi kunci utama di balik keberhasilan performa ekonomi daerah.

“Pertumbuhan ekonomi Kayong Utara mengalami kenaikan signifikan dimana pada tahun 2025 mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 5,89 persen, yang juga sekaligus merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang lima tahun terakhir. Keberadaan Proyek Strategis Nasional di Pulau Penebang berkontribusi pada pencapaian angka pertumbuhan ini,” ujarnya disaksikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, unsur pimpinan daerah, dan perwakilan masyarakat.

Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) yang terletak di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, memegang peranan vital sebagai pusat pertumbuhan baru.

Kawasan ini dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama (Harita Group) dan difokuskan sebagai pusat pengolahan serta pemurnian bijih bauksit.

Fasilitas ini mengintegrasikan produksi alumina dan aluminium secara berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas tambang, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang kokoh di wilayah kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depan tidak hanya mengejar angka yang tinggi, tetapi juga harus berkualitas dan inklusif.

Fokus pengembangan akan diarahkan pada sektor-sektor unggulan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas, seperti sektor pertanian, perikanan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pariwisata.

Sektor-sektor ini dinilai memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi dan menjadi tulang punggung dalam upaya penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Indikator kesejahteraan masyarakat di Kayong Utara menunjukkan tren perbaikan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Angka kemiskinan tercatat mengalami penurunan dari 9,56 persen pada tahun 2020 menjadi 8,75 persen pada tahun 2025.

Penurunan ini menjadi bukti nyata bahwa dampak ekonomi dari proyek-proyek strategis mulai terdistribusi ke lapisan masyarakat bawah, meskipun tantangan dalam pemerataan pembangunan masih terus diupayakan penyelesaiannya.

Selain aspek ekonomi makro, Pemerintah Kabupaten juga memberikan perhatian serius pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kayong Utara yang meningkat dari 62,66 poin pada tahun 2019 menjadi 67,60 poin pada tahun 2025.

Meskipun angka ini masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Barat, tren kenaikan yang konsisten menunjukkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak bagi warga Kayong Utara.

Di tengah tren positif tersebut, Kabupaten Kayong Utara masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian fiskal. Struktur pendapatan daerah saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan persentase mencapai 95 persen.

Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di kisaran 5 persen. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan terobosan kreatif guna menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani iklim investasi.

Reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi pilar pendukung yang terus didorong oleh pemerintah daerah.

Romi Wijaya mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran birokrasi hingga sektor swasta, untuk lebih cermat dalam merancang program pembangunan.

Tujuannya agar setiap anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan dampak maksimal dan tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok kabupaten.

“Target-target pembangunan dapat dicapai bila kita saling bergandeng tangan dalam merumuskan, merancang dan mengimplementasikan program dan kegiatan yang optimal,” tegasnya.