- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pungutan tarif bagi kapal internasional yang melintasi jalur Selat Malaka.
- Singapura dan Malaysia menolak rencana tersebut karena berkomitmen menjaga prinsip kebebasan navigasi serta hukum internasional.
- Pemerintah Malaysia menekankan bahwa kebijakan strategis di Selat Malaka harus melalui konsensus keempat negara pesisir terkait.
Malaysia juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip ASEAN, termasuk konsep Zona Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN). Negara itu ingin tetap menjaga posisi netral di tengah rivalitas kekuatan global.
“Kita negara perdagangan dengan ekonomi terbuka. Kita tidak bisa terlihat berpihak. Jika itu terjadi, ekonomi kita bisa terganggu,” ujar Hasan.
Pihak Malaysia menegaskan bahwa stabilitas Selat Malaka bukan hanya kepentingan nasional, tetapi juga tanggung jawab bersama kawasan dan dunia.
TERPOPULER
