Konflik Selat Hormuz Berlanjut, Iran Tegaskan Gencatan Senjata Tidak Berlaku Selama Ada Blokade AS

Suara.com - Aksi penyitaan dua kapal kargo milik perusahaan Eropa oleh Iran di Selat Hormuz memicu kebuntuan baru dalam diplomasi maritim.

Langkah berani Iran ini membuktikan bahwa armada kecil mereka masih mampu mendominasi lalu lintas air meski ditekan militer.

Dikutip dari MME, insiden tersebut melibatkan kapal Epaminondas asal Yunani dan kapal boxship Francesca milik perusahaan Swiss yang dikawal ke perairan Iran.

Operasi ini muncul sebagai respons langsung setelah Amerika Serikat menahan tanker minyak di Samudra Hindia atas tuduhan penyelundupan.

Blokade Washington terhadap Iran kian intensif sejak kendali Selat Hormuz mulai goyah akibat serangan pada Februari lalu.

Komando Pusat AS mengklaim telah menghalangi puluhan kapal, namun data independen menunjukkan banyak tanker Iran tetap lolos.

"Gencatan senjata yang sepenuhnya hanya memiliki arti jika tidak dilanggar melalui blokade angkatan laut," tegas Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Pemerintah Iran bersikeras tidak akan membuka akses Selat Hormuz sebelum tekanan militer dan sanksi ekonomi Amerika dicabut sepenuhnya.

"Membuka kembali Selat Hormuz tidak mungkin dilakukan di tengah pelanggaran gencatan senjata yang nyata," tambah Ghalibaf dalam pernyataannya.

Gedung Putih sendiri mencoba meredam suasana dengan menyatakan penyitaan kapal internasional itu bukan pelanggaran gencatan senjata resmi.

Diplomasi dan Tekanan Ekonomi Global

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, tetap meyakini bahwa blokade laut yang diterapkan Amerika Serikat masih berjalan sangat efektif.

"Blokade angkatan laut yang diberlakukan AS terus menjadi sangat efektif," ujar Leavitt saat memberikan keterangan pers.

Presiden Donald Trump telah memperpanjang gencatan senjata demi memberikan ruang bagi Pakistan yang bertindak sebagai mediator konflik.

"Presiden belum menetapkan tenggat waktu yang pasti untuk menerima proposal Iran, tidak seperti beberapa laporan yang saya lihat hari ini. Pada akhirnya, garis waktu akan ditentukan oleh panglima tertinggi," kata Leavitt.

Ketegangan ini mulai mengguncang stabilitas ekonomi negara-negara Teluk yang sangat bergantung pada jalur ekspor minyak dan gas.

Negara seperti UEA, Qatar, dan Bahrain kini mulai merasakan dampak finansial akibat terganggunya arus logistik di Selat Hormuz.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengonfirmasi adanya permintaan bantuan pasokan dollar darurat dari beberapa aliansi di wilayah Teluk.

Fasilitas swap line dipertimbangkan untuk mencegah negara-negara tersebut menjual aset Amerika Serikat secara besar-besaran akibat krisis likuiditas.

"Swap line, baik itu dari Federal Reserve atau Departemen Keuangan, adalah untuk menjaga keteraturan di pasar pendanaan dolar dan untuk mencegah penjualan aset AS secara tidak teratur," jelas Bessent.

Langkah ini dipandang sebagai upaya penyelamatan bersama untuk menjaga stabilitas pasar modal Amerika dan ekonomi mitra di Asia.

"Jadi, swap line akan menguntungkan UEA dan AS, dan seperti yang saya katakan, banyak negara lain, termasuk beberapa sekutu Asia kita, juga telah memintanya," pungkas Bessent.

Ketegangan di Selat Hormuz berakar dari kebijakan blokade ekonomi dan militer yang diterapkan pemerintahan Trump terhadap sektor energi Iran.

Selat ini merupakan jalur vital perdagangan global di mana gangguan kecil dapat memicu lonjakan harga energi dunia dan krisis mata uang di negara-negara produsen minyak Teluk.