-
Donald Trump mengklaim kepemimpinan Iran terpecah, namun para pakar justru melihat konsolidasi kuat.
-
Iran membentuk struktur komando perang kolektif demi menghadapi ancaman eksistensial dari Amerika Serikat.
-
Mohammad Bagher Ghalibaf menjadi tokoh sentral yang memimpin diplomasi Iran dengan sikap terpadu.
Suara.com - Donald Trump menyebut pemerintahan Iran sedang mengalami keretakan struktural yang sangat parah di tengah upaya negosiasi gencatan senjata.
Tudingan ini muncul setelah delegasi Teheran absen dalam pertemuan lanjutan bersama Wakil Presiden JD Vance di Pakistan.
Padahal, realitas di lapangan menunjukkan faksi-faksi politik Iran justru semakin merapat demi menghadapi ancaman eksistensial perang.

Struktur kekuasaan baru kini terbentuk untuk memastikan Republik Islam tetap satu suara dalam menghadapi tekanan eksternal Amerika Serikat.
Kekuatan kolektif ini muncul sebagai respons atas hilangnya tokoh-tokoh kunci militer dan politik akibat serangan musuh.
Profesor pemerintahan dari Georgetown University Qatar, Mehrat Kamrava, menilai pandangan Gedung Putih tersebut merupakan sebuah kesalahan fatal.
“Saya pikir itu adalah salah membaca kepemimpinan Iran secara serius,” kata Kamrava kepada Becky Anderson dari CNN.
“Kepemimpinan telah cukup kohesif, dan kita telah melihat ini dalam pelaksanaan perang dan negosiasi,” tambahnya menjelaskan situasi terkini.
Meskipun Ayatollah Ali Khamenei telah tiada, para pejabat lintas spektrum politik kini duduk bersama menentukan arah negara.
Mereka dipaksa mengesampingkan rivalitas internal demi menjaga kelangsungan hidup rezim dari ancaman kehancuran total.
Kendali Kolektif di Tengah Absensi Mojtaba
Trita Parsi dari Quincy Institute for Responsible Statecraft mencatat bahwa lingkaran kekuasaan Iran saat ini justru lebih selaras.
“Faksi-faksi kepemimpinan Iran yang berbeda lebih selaras sekarang dibandingkan sebelum perang,” ungkap Parsi kepada CNN.
“Karena ini adalah lingkaran yang jauh lebih kecil… lingkaran ini lebih bersatu mengenai strategi yang mereka gunakan dalam perang,” jelasnya.
Sikap publik Teheran tetap konsisten dengan menolak hadir di meja runding selama blokade pelabuhan belum dicabut.