5 Fakta Menarik Seputar Usulan Purbaya soal Selat Malaka yang Bakal Dikenakan Tarif

Suara.com - Rencana Menkeu Purbaya memungut tarif lintas kapal di Selat Malaka yang terinspirasi dari Selat Hormuz akhirnya kandas.

Gagasan pungutan ini resmi ditolak oleh negara tetangga karena dinilai mengancam urat nadi ekonomi.

Ide mengubah jalur pelayaran tersibuk dunia ini menjadi ladang uang ternyata membawa risiko geopolitik yang sangat fatal.

Asia Tenggara berpotensi terseret pusaran konflik jika nekat membatasi akses jalur logistik internasional.

Berbeda dengan kawasan Timur Tengah yang kerap memanas, negara-negara ASEAN memilih jalur aman. Negara pesisir sepakat menahan diri dari kebijakan yang bisa memicu intervensi negara adidaya.

Berikut adalah deretan fakta menarik mengapa rencana pengenaan tarif kapal di perairan strategis ini akhirnya bertepuk sebelah tangan.

1. Penolakan Tajam dari Singapura

Ide pungutan kapal ini langsung mendapat respons keras dari tetangga terdekat, Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menekankan pentingnya kebebasan navigasi laut.

"Kami tidak memungut tol. Kami semua adalah ekonomi yang bergantung pada perdagangan," ujar Dr. Balakrishnan.

Menurutnya, menjaga rute tetap terbuka adalah kepentingan kelangsungan hidup bersama.

Hak lintas transit dijamin mutlak bagi semua pihak tanpa terkecuali. Tujuannya guna memastikan stabilitas pertumbuhan ekonomi kawasan tetap terjaga.

2. Wajib Libatkan Thailand dan Bersifat Konsensus

Mengurus lalu lintas laut antarnegara tidak bisa dilakukan hanya oleh segelintir pihak. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menyebut pengelolaan harus melibatkan Thailand secara aktif.

“Apa pun yang ingin dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan keempat negara tersebut. Tidak bisa dilakukan secara sepihak,” tegasnya, dilansir pada Kamis, 23 April 2026..

Hasan mengingatkan kembali bahwa ASEAN sejak awal selalu bergerak berdasarkan asas mufakat.

"ASEAN itu berbasis konsensus. Bahkan di tingkat komite kecil sekalipun, semua keputusan diambil bersama," tambah Hasan.

3. Ketakutan Kehilangan Posisi Netral

Bagi Malaysia, stabilitas navigasi di perairan ini adalah kunci kelangsungan hidup negara. Mereka berpegang teguh pada konsep Zona Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN).

“Kita negara perdagangan dengan ekonomi terbuka. Kita tidak bisa terlihat berpihak,” ujar Hasan. Ia memperingatkan bahwa keberpihakan hanya akan membuat laju ekonomi terganggu parah.

Oleh karena itu, ketiga negara pantai ini sangat solid menolak segala bentuk pungutan biaya. Mereka tidak ingin jalur logistik vital ini terhambat oleh kepentingan sesaat.

4. Tameng Bernama Hukum Laut UNCLOS

Langkah strategis bersama diambil guna menghindari senjataisasi jalur perdagangan seperti di wilayah lain. Aturan main yang dipakai mutlak merujuk pada hukum internasional yang diakui dunia.

"Terkait dengan Amerika dan China, kami telah memberi tahu keduanya, kami beroperasi berdasarkan UNCLOS," tegas Dr. Balakrishnan.

Hal ini menjadi bukti nyata bahwa negara Asia Tenggara menolak didikte asing.

Singapura memastikan tidak akan terlibat dalam upaya penutupan rute di lingkungan mereka. Sikap serupa berlaku untuk ruang udara di atas perairan strategis tersebut.

5. Pantang Tunduk pada Washington dan Beijing

Persaingan ketat Amerika Serikat dan China membuat kawasan ini harus bersikap ekstra hati-hati. Singapura memilih langkah diplomasi mandiri murni tanpa adanya tekanan eksternal.

"Dan jika saya harus mengatakan tidak kepada Washington atau Beijing atau siapa pun, kami tidak akan gentar," tuturnya.

Keputusan yang mereka ambil murni demi kepentingan nasional jangka panjang sendiri.

Bahkan, Dr. Balakrishnan menyoroti bahaya luar biasa jika konflik fisik benar-benar pecah di Pasifik. Ia menyebut eskalasi di wilayah itu akan jauh lebih mengerikan ketimbang krisis logistik global lainnya.

"Jika mereka berperang di Pasifik, apa yang Anda saksikan sekarang di Selat Hormuz hanyalah sebuah latihan simulasi," peringatnya.

Singapura kini memposisikan diri sebagai mitra cerdas di mata global.

"Kami akan berguna, tetapi kami tidak akan dimanfaatkan," tegas Dr. Balakrishnan.