Burhanuddin Muhtadi Sebut Regenerasi Parpol Gridlock: Bukan Lagi Macet, Tapi Buntu Total

Suara.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi memberikan kritik tajam terhadap kondisi internal partai politik di Indonesia.

Ia menilai proses regenerasi kepemimpinan partai saat ini tidak sekadar macet, melainkan telah mencapai titik gridlock atau buntu total.

Menurut Burhanuddin, fenomena ini tidak hanya menjangkiti partai-partai lama, tetapi juga partai yang lahir di era pasca-reformasi.

"Ya tadi saya sudah jelaskan secara umum regenerasi kepartaian kita macet ya, bukan macet sebenarnya, gridlock. Gridlock itu ya tidak ada jalan sama sekali," ujar Burhanuddin acara Diskusi FISIP UIN Jakarta “Politik dan Kebebasan Akademik” pada Kamis (23/4/2026).

Ia menggarisbawahi bahwa hampir seluruh partai politik di Indonesia menunjukkan kemandekan dalam demokratisasi internal.

Meski demikian, ia mencatat ada dua partai yang proses suksesi kepemimpinannya masih relatif terlihat, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar.

"Yang agak relatif lebih regenerasinya lebih jalan memang hanya satu dua partai ya, salah satunya adalah PKS dan Golkar. Di luar itu saya kira terjadi proses kemandekan demokratisasi internal partai," tuturnya.

Namun, Burhanuddin memberikan catatan kritis bahwa kualitas pemilihan di dua partai tersebut pun mulai menunjukkan penurunan.

Ia mencontohkan Partai Golkar yang dulunya dikenal dengan Musyawarah Nasional (Munas) yang sangat kompetitif, kini suasanyanya mulai berubah.

"Dulu misalnya kalau kita lihat di Golkar kan Munas luar biasa intensif, kompetitif, tapi belakangan juga berkurang gitu ya, suasana regenerasi yang berkualitas, meskipun masih lebih baik dibanding banyak partai lain Golkar itu ya," tambahnya.

Dampak Terhadap Kader Berkualitas

Burhanuddin memperingatkan bahwa kemandekan regenerasi ini membawa dampak buruk bagi ekosistem politik nasional.

Salah satu dampak yang paling nyata adalah munculnya disinsentif bagi kader-kader potensial.

Ketika pucuk pimpinan tidak pernah berganti, kader berkualitas cenderung akan menarik diri dari dunia politik.

"Itu semua macet kalau proses pemilihan para pimpinan partai tidak mengalami pergantian sama sekali gitu loh, dan itu yang menimbulkan semacam disinsentif buat kader partai yang berkualitas, karena merasa tidak ada suasana regenerasi di dalam dan kemudian mereka menarik diri dari urusan politik," tegasnya.

Burhanuddin juga mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan adanya perubahan regulasi terkait usulan batas masa jabatan ketua umum partai politik menjadi dua periode.

Meski perubahan undang-undang bukan ranah KPK, ia menilai usulan tersebut penting untuk memantik kritik masyarakat terhadap partai.

"Menurut saya KPK punya terobosan yang menarik dengan memasukkan usulan tadi. Memang kewenangannya bukan di KPK untuk perubahan undang-undang, tetapi setidaknya menjadi diskusi publik ya, supaya memikirkan partai, agar partai tidak lepas dari kritik, termasuk juga memberi kesempatan buat regenerasi," ujarnya.

Menurut Burhanuddin, fungsi utama partai politik sejak zaman dahulu adalah regenerasi dan kaderisasi.

Jika fungsi ini hilang, maka masa depan demokrasi internal partai di Indonesia akan tetap berada dalam "gambar yang buram". (Dinda Pramesti K)