- Sejarawan J.J. Rizal menyatakan Indonesia gagal menuntaskan agenda Reformasi akibat kegagalan membongkar infrastruktur kekuasaan masa Orde Baru.
- Diskusi di YLBHI pada 24 April 2026 menyoroti strategi suap dan kekerasan yang melanggengkan kekuasaan para aktor lama.
- Dampaknya, pelaku kejahatan masa lalu kini menempati posisi strategis yang menghambat kemajuan serta kualitas demokrasi di Indonesia.
Suara.com - Sejarawan Indonesia J.J. Rizal menilai Indonesia hingga kini masih memikul beban sejarah yang berat akibat ketidakseriusan dalam menuntaskan agenda Reformasi.
Menurutnya, kegagalan dalam membongkar infrastruktur kekuasaan Orde Baru membuat aktor-aktor lama yang terlibat dalam kejahatan masa lalu tetap memiliki posisi terhormat di pemerintahan saat ini.
Dalam sebuah diskusi Liga Demokrasi yang bertajuk Militerisme, Kekerasan, dan Impunitas, yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Rizal mengungkapkan bahwa praktik impunitas yang dinikmati kelompok militer dan kaki tangan Orde Baru berakar dari strategi konsolidasi kekuasaan yang sangat kokoh sejak pasca-1965.
Rizal menjelaskan bahwa rezim Orde Baru di bawah mantan Presiden Soeharto menggunakan strategi ganda untuk membungkam kritik dan mengamankan kekuasaan. Strategi ini mengadopsi filosofi konglomerat Oei Tiong Ham.
"Oei Tiong Ham tuh bilang, 'Nggak ada pintu yang nggak bisa ditembus oleh peluru emas'. Nah, prinsip Pak Harto adalah setiap orang dalam badannya ada banderol harganya," ujar Rizal dalam diskusinya, Jumat (24/4/2026).
Dalam hal tersebut, rezim cenderung menggunakan suap, bantuan strategis, atau kompromi materiil untuk menjinakkan tokoh-tokoh kritis. Jika cara ini gagal, maka instrumen kekerasan, intimidasi, dan teror akan dijalankan.
"Mereka bisa dibeli, ya mereka bisa dikasih bantuan-bantuan strategis ya kan. Nah kalau umpan ini nggak dimakan, baru kita gunakan intimidasi, teror ya penangkapan dan praktik-praktik kekerasan seperti itu," tambahnya.
Hal inilah yang membuat konsolidasi Orde Baru tetap bertahan meski gelombang demonstrasi seperti peristiwa Malari 1974 hingga gerakan mahasiswa 1978 terus terjadi.
Reformasi yang Setengah Hati
Rizal juga menyoroti bagaimana rezim Reformasi justru banyak melakukan kompromi politik alih-alih melakukan pembersihan menyeluruh terhadap praktik Orde Baru.
Ia menyebut infrastruktur kejahatan Orde Baru sudah tertanam sangat kompleks dan kokoh, namun dihadapi dengan sikap yang tidak serius.
"Yang belum selesai pada rezim Orde Baru itu bisa kita lihat, kita itu nggak serius sebenarnya sama Reformasi, nggak ada keseriusan dan pemahaman bahwa praktik kejahatan Orde Baru ini sekali lagi pakai kata infrastruktur," ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa kasus besar yang tidak pernah tuntas sebagai bukti "uji coba" kekuasaan aktor lama terhadap ketegasan negara di era Reformasi, mulai dari kasus pemerkosaan massal Mei 1998 hingga pembunuhan aktivis HAM Munir.
"Munir uji coba, 'oke gua taruh nih di level
segini, di grade segini', nggak masalah tuh selesai juga ya kan. Nah jadi dari sejak awal kita udah bisa merekam bahwa Orde Baru ini udah punya temperatur gitu menetapkan plafon gitu, gue ngelakuin ini gue ngelakuin ini nggak masalah," ungkapnya.
Ironi Demokrasi Hari Ini
Dampak dari kegagalan tersebut, menurut Rizal, adalah munculnya fenomena di mana individu-individu yang rekam jejaknya bermasalah di masa lalu justru menempati posisi strategis dan berbicara seolah-olah mereka adalah pejuang demokrasi.