- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memediasi pertemuan antara BNI dan Gereja Paroki Aek Nabara pada 21 April.
- BNI berkomitmen mengembalikan dana kredit union umat Katolik sebesar Rp28 miliar yang digelapkan oleh mantan oknum karyawan.
- BEM KSI mengapresiasi mediasi tersebut karena dianggap efektif menyelesaikan konflik dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi perbankan.
Suara.com - Kasus penggelapan dana kredit union umat Katolik di Paroki Aek Nabara, Labuhanbatu, Sumatera Utara, akhirnjya terlesaikan, setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ikut "turun gunung".
Dasco mempertemukan Dirut Bank Negara Indonesia atau BNI Putrama Wahju Setyawan, dan perwakilan Gereja Paroki Aek Nabara, di ruang kerjanya, Selasa 21 April pekan lalu.
Dalam pertemuan itu, Wahju Setyawan memastikan Rp 28 miliar uang paroki yang digelapkan mantan karyawan akan dikembalikan.
Terkait hal itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia atau BEM KSI secara resmi menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap Dasco.
Langkah Dasco dinilai sebagai preseden positif bagaimana seorang pemimpin negara hadir langsung untuk memberikan solusi konkret, bagi permasalahan rakyat di tingkat akar rumput.
Koordinator Pusat BEM KSI, Charles Gilbert, menegaskan peran yang diambil Dasco bukan sekadar tugas administratif, melainkan manifestasi dari kepemimpinan yang memiliki empati tinggi terhadap keresahan masyarakat beragama.
Charles melihat keterlibatan Dasco memfasilitasi komunikasi antara pihak Gereja Katolik dan BNI sebagai kunci utama penyelesaian konflik.
“BEM Kristiani Seluruh Indonesia mengapresiasi setinggi-tingginya Dasco atas kepeduliannya menjembatani persoalan umat Katolik. Ini bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat," kata Charles dalam keterangan pers, Senin (27/4/2026).
Menjaga Kepercayaan Publik pada Sektor Perbankan
Persoalan dana umat di Paroki Aek Nabara ini memang sempat memicu kekhawatiran luas. Bagi masyarakat, keamanan dana yang disimpan di bank pemerintah merupakan pilar utama stabilitas ekonomi dan sosial.
Jika dana lembaga keagamaan yang bersifat sensitif saja mengalami kendala, maka hal ini dikhawatirkan dapat merongrong integritas institusi perbankan di mata publik.
Charles Gilbert menilai, langkah Dasco sangat responsif dan berpihak pada kebenaran. Menurutnya, mediasi yang transparan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur informasi yang dapat merugikan salah satu pihak.
Keterlibatan Dasco dianggap berhasil meredam tensi, dan memberikan harapan bagi para jemaat yang terdampak.
Menurut Charles, kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan keuangan, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap institusi perbankan dan rasa keadilan bagi umat yang terdampak.
"Tanpa penanganan yang bijak, isu ini berpotensi melebar menjadi isu sosial-keagamaan yang tidak produktif," kata dia.