- Ganjar Pranowo mendesak DPR RI segera berkomunikasi untuk menuntaskan revisi UU Pemilu guna meningkatkan integritas dan efisiensi demokrasi.
- Revisi UU Pemilu bertujuan mengintegrasikan kodifikasi hukum serta mengakomodasi seluruh putusan Mahkamah Konstitusi agar aturan menjadi lebih solid.
- DPR RI menyatakan pembahasan tetap dilakukan secara komprehensif meski prosesnya berjalan lambat demi meminimalisir potensi gugatan hukum di masa depan.
"Kenapa mau cepat-cepat Pemilu? Loh, tahapan itu enggak ada kaitannya dengan Undang-Undang Pemilu. Dengan Undang-Undang Pemilu yang lama, tahapan itu tetap bisa jalan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa DPR saat ini tengah berupaya merumuskan regulasi pemilu yang lebih stabil dan komprehensif.
Langkah ini diambil untuk meminimalisir adanya celah hukum yang sering kali berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita kan sudah bolak-balik itu Undang-Undang Pemilu digugat, MK batalin, MK mutusin pilih ini-ini, kemudian MK putusin lagi yang lain kan gitu. Sehingga sekali ini, ya tolong kita bersabar semua. Kita pengen bikin Undang-Undang Pemilu yang benar-benar kemudian bisa, ya katakanlah enggak sempurna tapi mendekati sempurna," tegas Dasco.
TERPOPULER
