- Studi CISDI dan Universitas Airlangga mengungkap 9 dari 10 produk makanan kemasan di Indonesia mengandung GGL berlebih.
- Penelitian yang melibatkan 8.077 sampel di delapan kota besar tersebut menyoroti penggunaan pemanis non-gula yang berisiko bagi kesehatan.
- Para peneliti mendesak pemerintah memperketat ambang batas gizi dan menggunakan sistem label peringatan yang lebih tegas bagi konsumen.
Suara.com - Sebuah studi terbaru dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengungkap fakta mencemaskan terkait keamanan pangan di Indonesia. Hasil riset menunjukkan bahwa 9 dari 10 produk makanan kemasan mengandung kadar gula, garam, atau lemak (GGL) berlebih.
Penelitian ini dilakukan bersama Center for Health and Nutrition Education, Counseling, and Empowerment (CHeNECE) Universitas Airlangga, dengan menganalisis 8.077 sampel makanan dan minuman kemasan yang diambil dari delapan supermarket dan minimarket di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Temuannya tidak hanya menunjukkan tingginya kadar GGL, tetapi juga adanya penggunaan pemanis non-gula yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang.
Dalam diseminasi riset bertajuk “Temuan Studi Nutrient Profile Models: Sembilan dari Sepuluh Pangan Kemasan di Indonesia Tinggi Gula, Natrium, atau Lemak”, Health Economics Research Associate CISDI, Muhammad Zulfiqar Firdaus, menilai persoalan ini sudah melampaui isu preferensi individu.
“Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan pangan yang didominasi produk tinggi gula, garam, dan lemak. Ini bukan lagi sekadar soal edukasi individu, tetapi desain sistem yang perlu diperbaiki,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Kritik terhadap Kebijakan Nutri-Level
Studi ini juga membandingkan Model Profil Gizi (Nutrient Profile Models/NPM) internasional dengan rancangan kebijakan Nutri-Level yang tengah dikembangkan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan.
Mengacu pada standar internasional seperti WHO, SEARO, dan PAHO, sekitar 90–95% produk kemasan di Indonesia tergolong tidak sehat. Namun, dengan ambang batas Nutri-Level yang diusulkan saat ini, hanya 73% produk yang masuk kategori tersebut.
Direktur CHeNECE sekaligus Guru Besar FKM Universitas Airlangga, Trias Mahmudiono, mengingatkan bahwa ambang batas yang terlalu longgar berpotensi menyesatkan konsumen.
“Perbedaan ini menunjukkan bahwa ketepatan ambang batas sangat menentukan efektivitas kebijakan. Jika terlalu longgar, banyak produk tidak sehat yang lolos dari identifikasi,” jelasnya.
Selain itu, sistem label Nutri-Level dengan kategori bertingkat (A, B, C, D) dinilai berpotensi membingungkan. Produk dengan kategori C (kuning), misalnya, bisa saja sudah melampaui batas aman GGL, tetapi tetap dianggap “aman” oleh konsumen karena tidak diberi penanda yang tegas.
Dorongan Label Peringatan yang Lebih Tegas
CISDI mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan label kategori, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan label peringatan (warning label) yang lebih sederhana dan tegas, seperti sistem biner (lulus/tidak lulus) yang telah diterapkan di negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko dan Chili.
Interim Chief of Policy, Advocacy, and Campaign CISDI, Muhammad Fachrial Kautsar, mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang telah menerbitkan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026, namun menekankan pentingnya penguatan berbasis bukti ilmiah.
“Keputusan ini adalah langkah awal yang penting untuk meningkatkan transparansi informasi gizi. Namun, implementasinya harus didukung bukti ilmiah agar benar-benar efektif melindungi kesehatan masyarakat,” pungkasnya.
TERPOPULER
