- Pemprov DKI Jakarta merespons sorotan DPRD terkait tingginya angka putus sekolah melalui komitmen prioritas sektor pendidikan daerah.
- Gubernur Pramono Anung mengoptimalkan program KJP, KJMU, dan perluasan sekolah swasta gratis untuk meningkatkan akses pendidikan warga.
- DPRD DKI Jakarta mendesak evaluasi efektivitas program agar bantuan pendidikan lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons sorotan DPRD terkait tingginya angka anak putus sekolah di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
"Hal yang berkaitan dengan sekolah gratis, sebenarnya kalau sekolah negeri kan sudah semuanya (gratis). Rekan-rekan pasti tahu bahwa saya bersama jajaran DPRD Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan pendidikan itu menjadi hal yang sangat khusus dan penting," ujar Pramono usai Rapat Paripurna di Kompleks DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Pramono kembali menegaskan, Pemprov DKI telah menjalankan berbagai program untuk mendukung akses pendidikan bagi masyarakat.
"Kenapa yang namanya KJP (Kartu Jakarta Pintar), KJMU, pemutihan ijazah, penggratisan sekolah-sekolah swasta yang kita mulai sekarang ini dengan 103 (sekolah), tentunya mudah-mudahan akan semakin memperkecil, mempersempit peluang anak Jakarta untuk tidak bisa sekolah karena tidak mampu," papar orang nomor satu di Jakarta saat ini.
Oleh karenanya, Pramono membuka peluang perluasan program sekolah gratis bagi anak-anak Jakarta apabila kondisi fiskal daerah memungkinkan.
"Mudah-mudahan ke depan, kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah," tegas eks Sekretaris Kabinet itu.
Sorotan akan tingginya angka anak putus sekolah sebelumnya disampaikan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Legislator yang biasa disapa Lukman itu menyebut program sekolah gratis yang digagas Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya tepat sasaran.
Angka anak putus sekolah di Jakarta bahkan masih tergolong tinggi menurut Lukman, meski berbagai program pendidikan telah dijalankan.
Dengan demikian, Lukman berpandangan penentuan lokasi sekolah gratis perlu dievaluasi agar benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.