Terungkap! Peran Eks Direktur SMP di Kasus Chromebook Bikin Heboh

Suara.com - Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengungkapkan pertimbangan dalam putusan terhadap Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek periode 2020–2021, Mulyatsyah.

Hakim menjelaskan hal-hal yang memberatkan ialah perbuatan Mulyatsyah yang dianggap mengakibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan.

Selain itu, hakim juga menilai perbuatan Mulyatsyah dilakukan di sektor pendidikan yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan anak Indonesia.

“Terdakwa secara aktif menerima sejumlah uang untuk diri sendiri dan didistribusikan kepada atasan,” kata hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Adapun hal yang meringankan ialah Mulyatsyah belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, Mulyatsyah juga disebut telah mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara selama puluhan tahun dengan rekam jejak yang baik dan pernah memperoleh penghargaan wilayah bebas dari korupsi tahun 2019.

“Terdakwa bersifat kooperatif dan dana sebesar Rp500 juta telah disita untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,” ujar hakim.

Sebelumnya, majelis hakim menyatakan Mulyatsyah bersalah dalam kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022.

“Menyatakan terdakwa Mulyatsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Untuk itu, Hakim Purwanto menyatakan bahwa Mulyatsyah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 4,5 tahun.

Selain itu, dia juga dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp500 juta yang harus dibayar dalam satu bulan. Jika tidak dibayar, kekayaan atau pendapatan Mulyatsyah bisa disita dan dilelang untuk melunasi denda.

Jika penyitaan dan pelelangan tidak cukup untuk memenuhi pidana denda, maka diganti dengan kurungan badan selama 120 hari.

Lebih lanjut, Mulyatsyah juga divonis tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2,28 miliar subsider 2 tahun.

Vonis tersebut diketahui lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jaksa sebelumnya menuntut agar Mulyatsyah dipidana selama 6 tahun penjara serta denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 120 hari.

Selain itu, jaksa juga meminta agar Mulyatsyah diwajibkan membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp2,28 miliar subsider 3 tahun penjara.