- Suasana di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada Jumat pagi peringatan Hari Buruh terpantau kondusif dan arus lalu lintas lancar.
- Belum terdapat konsentrasi massa buruh yang besar di kawasan Palmerah meskipun aparat gabungan tetap melakukan pengamanan ketat.
- Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat berencana menyampaikan tuntutan ketenagakerjaan melalui audiensi langsung dengan pimpinan DPR RI di Jakarta.
Suara.com - Suasana di sekitar Gedung DPR/MPR RI, khususnya di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta, pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5) pagi, terpantau masih relatif kondusif.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lapangan pada pukul 9 pagi, arus lalu lintas di Jalan Palmerah Timur, depan Stasiun Palmerah, terlihat ramai namun tetap lancar. Kendaraan roda dua dan roda empat melintas tanpa hambatan berarti.
Tidak tampak adanya rombongan massa buruh yang bergerak menuju Gedung DPR/MPR RI, baik melalui jalur Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke gerbang utama, maupun dari arah Jalan Gelora menuju kawasan TVRI, yang kerap menjadi titik kumpul aksi.
Situasi di sekitar pintu samping Gedung DPR/MPR juga terpantau relatif lengang. Beberapa kendaraan operasional milik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlihat terparkir di lokasi. Sejumlah aparat gabungan tampak berjaga di titik tersebut untuk mengantisipasi potensi kedatangan massa.
Hingga pagi hari, belum terlihat konsentrasi massa dalam jumlah besar di sekitar area Palmerah yang mengarah langsung ke kompleks parlemen.
Sebelumnya, aksi buruh dalam rangka May Day tahun ini tidak sepenuhnya terpusat di DPR. Sejumlah konfederasi besar seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) lebih banyak mengonsolidasikan massa di Monas, Jakarta Pusat.
Meski demikian, aliansi lain seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) tetap menjadwalkan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan ketenagakerjaan, termasuk penolakan sistem outsourcing dan dorongan pengesahan regulasi perlindungan buruh.
Perwakilan massa aksi yang berunjuk rasa di DPR disebut berencana melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI serta komisi terkait yang membidangi ketenagakerjaan, untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.