Kiai Ponpes di Pati Diduga Lecehkan 50 Santri: Modus Doktrin Agama, Terancam Dikebiri

Suara.com - Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren N**** K******, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati kini menjadi sorotan nasional setelah modus operandi pelaku mulai terungkap.

Oknum pengasuh berinisial S (yang juga disebut berinisial A oleh massa) diduga kuat memanfaatkan kedudukan spiritualnya hingga mengaku sebagai 'wali' untuk memperdaya puluhan santriwati demi memuaskan nafsu bejatnya.

Modus Manipulasi Psikologis Berbasis Otoritas Keagamaan

Berdasarkan penyelidikan sementara dan keterangan pendamping hukum, terduga pelaku menggunakan taktik tekanan psikologis yang sangat sistematis.

Pelaku memanfaatkan kepercayaan religius yang murni dari para santri dengan memberikan doktrin bahwa kepatuhan terhadap keinginan menyimpang sang pengasuh adalah syarat mutlak untuk mencapai derajat spiritual tertentu.

Kuasa hukum korban, Ali Yusron, mengungkapkan bahwa para santri dipaksa tunduk di bawah bayang-bayang ancaman spiritual, seperti mengaku sebagai wali.

Ali mengungkapkan, meskipun baru 8 korban buka suara, diperkirakan korban mencapai 50 orang.

Kedudukan pelaku sebagai pemegang otoritas tertinggi di pesantren membuat para korban merasa tidak memiliki pilihan selain menuruti perintah tersebut agar tetap diakui sebagai pengikut yang setia.

Penyelewengan posisi ini mencerminkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa yang ekstrem di lingkungan pendidikan. 

Gelombang Protes dan Keberanian Para Korban

Meskipun praktik keji ini diduga telah berlangsung sejak tahun 2024, kasus ini baru meledak setelah sejumlah korban memberanikan diri untuk bersuara.

Hingga awal Mei 2026, sedikitnya delapan saksi korban telah memberikan kesaksian resmi kepada pihak berwajib. Namun, angka ini diperkirakan hanyalah puncak gunung es, dengan estimasi total korban mencapai 50 santriwati.

Puncak kemarahan publik terjadi pada Sabtu (2/5/2026), ketika ratusan hingga ribuan warga bersama GP Ansor Pati dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.

Massa mengepung pondok pesantren putri tersebut sambil membawa spanduk bertuliskan kecaman keras seperti “Anak-anak adalah masa depan bangsa, bukan objek kepuasan.”

Situasi sempat memanas ketika massa melempari botol air mineral ke arah perwakilan yayasan sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya proses penahanan pelaku.

Respon Kementerian Agama dan Kepolisian

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren telah mengambil langkah drastis untuk mengantisipasi meluasnya dampak kasus ini.

Direktur Pesantren, Basnang Said, menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap tindak kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

Kemenag secara resmi telah merekomendasikan penghentian sementara pendaftaran santri baru di Ponpes Ndolo Kusumo hingga proses hukum tuntas dan tata kelola pesantren diperbaiki secara total.

“Kami minta terduga pelaku tindak kekerasan seksual di pesantren Ndolo Kusumo diproses hukum. Kami tidak mentoleransi setiap tindak kekerasan seksual, apalagi di lembaga pendidikan keagamaan,” tegas Direktur Pesantren, Basnang Said di Jakarta, Jumat (1/5/2026), dalam keterangan resminya.

Selain itu, Kemenag mendesak yayasan untuk segera menonaktifkan terduga pelaku dari segala aktivitas pengasuhan maupun pendidikan.

Pihak yayasan sendiri telah berjanji akan memulangkan seluruh santriwati ke rumah masing-masing dalam waktu tiga hari demi menjamin keamanan fisik dan psikis mereka.

Saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pati terus melakukan pendalaman melalui olah TKP dan pengumpulan bukti digital maupun fisik untuk memperkuat konstruksi hukum kasus ini.

Ancaman Hukuman Maksimal: Penjara hingga Kebiri Kimia

Melihat beratnya dampak psikologis yang dialami para korban yang mayoritas masih di bawah umur, pelaku terancam dijerat dengan pasal berlapis yang memberikan sanksi sangat berat. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, pelaku dapat dijerat dengan:

• UU Perlindungan Anak: Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Karena pelaku adalah tenaga pendidik atau pengasuh yang memiliki relasi kuasa, ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dapat ditambah sepertiga menjadi 20 tahun penjara.
• UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): UU No. 12 Tahun 2022 juga memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Mengingat jumlah korban yang mencapai puluhan dan dilakukan secara berulang, pelaku memenuhi kriteria untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat deteksi elektronik, hingga tindakan kebiri kimia.