REGIONAL:
- Pengamat UMY Zuly Qodir menyatakan langkah pemerintah menggandeng homeless media berisiko memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.
- Pemanfaatan buzzer untuk melawan kritik masyarakat dengan narasi tidak faktual dikhawatirkan merusak kualitas demokrasi digital di Indonesia.
- Pengerahan homeless media berpotensi menyempitkan ruang kritik serta menciptakan budaya politik yang hanya berorientasi menyenangkan pihak penguasa.
Dalam praktiknya, buzzer dianggap akan mengikuti sepenuhnya narasi yang diinginkan pihak tertentu.
"Kalau buzzer itu kan 90 persen adalah sesuai dengan keinginan tuannya," tegasnya.
Lebih jauh, Zuly melihat kebijakan tersebut berpotensi mengarah pada kemunduran demokrasi.
Sebab, ruang kritik masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah dapat semakin dipersempit melalui serangan balik di media digital.
"Apalagi yang dianggap tidak sesuai dengan harapan pemerintah atau yang saya sebut dengan istilah oposisi terhadap pemerintah. Jadi pasti akan segera diconter dan itu merugikan," ujarnya.
Padahal demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi publik yang kritis untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Jika kritik publik terus-menerus dibalas dengan serangan narasi dari buzzer, maka budaya politik yang terbentuk justru hanya sebatas menyenangkan penguasa tanpa adanya kontrol sosial yang sehat.
"Ya kalau itu semuanya nggak ada maka ya sudah dianggap yang penting ABS ya, Asal Bapak Senang," tandasnya.
TERPOPULER