REGIONAL:
- KPK memeriksa Plt Walikota Madiun Bagus Panuntun bersama dua saksi lainnya di Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026.
- Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan penyalahgunaan dana CSR yang melibatkan Walikota nonaktif Maidi.
- Penyidik KPK menemukan bukti aliran dana ilegal dari proyek infrastruktur serta perizinan usaha di lingkungan Pemkot Madiun.
“Bahwa kemudian, KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019 - 2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar,” tandas Asep.
Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim disangkakan telah melanggar Pasal 12 Huruf e UU No.20 Tahun 2021 juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, Maidi bersama-sama dengan Thariq disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2021 juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.
TERPOPULER
