REGIONAL:
Suara.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi peran Kementerian Sosial dalam penguatan integrasi data dan digitalisasi perlindungan sosial nasional.
Pernyataan ini disampaikan Luhut saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
“Kemensos saya kira sudah sangat bagus,” ujarnya.
Hadir dalam RTM Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Pertemuan ini membahas percepatan integrasi digital bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Digital Public Infrastructure (DPI).
Pemerintah menargetkan integrasi sistem lintas kementerian/lembaga untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, mempercepat layanan, serta mendukung pengentasan kemiskinan menuju target di bawah 5 % pada 2029.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan program digitalisasi bantuan sosial telah memasuki tahap yang semakin matang dan diarahkan untuk memastikan bantuan sosial maupun program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima.
“Program digitalisasi ini sudah sampai pada titik yang sangat baik. Program ini bisa mencapai masyarakat yang menjadi sasaran dan mendukung target penurunan angka kemiskinan,” ujar Rachmat.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh kementerian/lembaga segera mengintegrasikan data ke dalam sistem digital pemerintah berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Jangan ada lagi yang memperlambat masuk dalam sistem. Dengan sistem yang terkoneksi dan berbasis AI, pemerintah bisa membuat keputusan yang lebih akurat, efisien, dan mengurangi korupsi,” kata Luhut.
Dalam kaitan ini Kementerian Sosial terus memperkuat komitmen digitalisasi bantuan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Melalui pemanfaatan DTSEN dan SIKS-NG, proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Kemensos juga menyiapkan penguatan program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) yang menghubungkan penerima bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan usaha, pendampingan, hingga akses pengembangan usaha secara bertahap.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan digitalisasi bansos dirancang untuk memangkas proses penyaluran bantuan yang sebelumnya memerlukan waktu panjang menjadi lebih singkat melalui sistem digital dan verifikasi berbasis biometrik.
Sistem tersebut juga dilengkapi mekanisme sanggah agar masyarakat dapat mengetahui alasan kelayakan penerimaan bantuan secara lebih terbuka.
TERPOPULER
