Bantah Pemerintah Larang Nobar Film Pesta Babi, Menko Yusril: Silakan Tonton dan Debat!

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan atau instruksi untuk melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita".

Ia mengklaim, pembubaran yang sempat terjadi di sejumlah daerah bukan arahan pemerintah, melainkan dinamika lokal yang berkaitan dengan prosedur di masing-masing instansi.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Sebagai perbandingan, Yusril menyoroti bahwa pemutaran film tersebut sebenarnya berjalan lancar di banyak tempat. Ia mencontohkan pelarangan di Universitas Mataram dan UIN Mataram hanya dipicu oleh masalah birokrasi kampus.

"Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” jelasnya.

Yusril menilai materi dalam film tersebut, yang mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan terkait isu lingkungan dan hak ulayat, adalah hal yang wajar dalam ruang demokrasi.

Ia pun meminta publik untuk bersikap kritis ketimbang bereaksi berlebihan terhadap judul film yang dinilai provokatif.

“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” tuturnya.

“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki.”

Tangkis Narasi "Kolonialisme" di Papua

Terkait substansi film yang menyentil pembukaan lahan di Papua, Yusril memberikan pembelaan. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut adalah bagian dari upaya ketahanan pangan dan energi nasional yang sah sebagai kedaulatan negara.

“Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu,” tegas Yusril.

Yusril juga menyinggung penggunaan istilah "Pesta Babi" yang berpotensi memicu multitafsir. Baginya, keterbukaan informasi tidak hanya dituntut dari sisi pemerintah, tetapi juga dari para pembuat karya seni.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Yusril memastikan pemerintah menjamin hak warga negara untuk bersuara, namun tetap harus dalam koridor etika.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral,” pungkasnya.