Aktivis Sebut Jokowi Idap Megalomania dan Waham Kebesaran soal IKN: Ada Gangguan Kejiwaan

Suara.com - Aktivis senior kebangsaan sekaligus penggugat pemindahan ibu kota negara ke IKN, Dokter Zulkifli S Ekomei, melontarkan pernyataan kontroversial soal latar belakang ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Zulkifli secara terang-terangan menyebut Jokowi mengidap gangguan kejiwaan berupa megalomania, waham kebesaran yang dianggapnya menjadi akar dari keputusan-keputusan yang dinilai tidak terencana.

“Saya kira ini ambisi pribadi saja. Megalomania kalau saya lihat sejak awal saya melihat sosok ini ada gangguan kejiwaan gitu. Ada waham kebesaran ya, misalnya raja itu cuma punya satu kereta kencana, dia bawa delapan kereta kencana gitu lho," ujarnya, dikutip pada Sabtu (16/5/2026).

Zulkifli, yang juga seorang dokter, mengaku melihat tanda-tanda klinis tersebut dalam perilaku dan keputusan Jokowi selama menjabat. Ia menyoroti banyaknya keputusan yang dinilai dibuat secara spontan tanpa perencanaan matang.

"Tiba-tiba kayak orang nggak punya plan gitu kan? Nanti 17 Agustus kita adakan di sana, nggak jadi," sindir Zulkifli, merujuk pada wacana upacara kemerdekaan di IKN yang sempat menuai polemik.

Warisan IKN Disebut "Kerusakan", Bukan Legasi

Ditanya soal legasi yang ingin ditinggalkan Jokowi lewat IKN, Zulkifli tak memberikan penilaian positif. Menurutnya, apa yang ditinggalkan bukan legasi, melainkan persoalan yang mencoreng nama institusi negara.

"Kerusakan. Dalam hal banyak hal kerusakan, sudah institusinya rusak ya kan? Kalau legasi apa ini yang berbau aroma korupsi ya bukan legasi namanya, persoalan yang ditinggalkan," katanya.

Ia juga mempertanyakan absennya mekanisme koreksi terhadap Presiden. Zulkifli menyebut hilangnya Dewan Pertimbangan Agung dalam konstitusi lama sebagai salah satu sebab presiden bisa melenggang tanpa kontrol yang efektif.

Sindir Prabowo: Kalau Waras Tidak Keluar Kepres

Zulkifli turut menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang pada Januari lalu mengunjungi IKN. Ia menilai kunjungan itu sebagai bentuk penghormatan yang berlebihan kepada pendahulunya.

Soal kemungkinan Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) resmi pemindahan ibu kota ke IKN, Zulkifli menjawab dengan kalimat yang tajam, "Kalau waras tidak keluar. Kalau waras tidak keluar."

Menurutnya, menerbitkan Kepres itu sama saja dengan "bunuh diri" secara politik, mengingat banyaknya persoalan lain yang lebih mendesak untuk diselesaikan dan tingginya mudharat yang ditanggung negara.

Minta Korupsi IKN Diaudit, Jokowi Harus Bertanggung Jawab

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Jakarta tetap sebagai ibu kota negara hingga ada Kepres pemindahan, Zulkifli mendorong agar ada tindak lanjut hukum atas potensi korupsi dalam proyek IKN.

"Ya korupsinya dong. Kan bisa diaudit ada BPK segala itu kan bisa dilakukan," tegasnya.

Ia menyebut dalam sistem presidensial, Presiden-lah yang bertanggung jawab, dan meyakini lembaga hukum sudah mengetahui adanya penyimpangan.

Zulkifli juga menyatakan keprihatinan atas nasib situs-situs sejarah bangsa yang menurutnya terancam terlupakan jika pusat perhatian dipindahkan ke IKN, sebuah kawasan yang ia sebut tidak memiliki akar sejarah apapun.

"Untuk menghancurkan satu bangsa manipulasi sejarahnya, sementara situs-situs bangsa kita ada di Jakarta semua. Di sana ada apa? Ada situs apa? Nggak ada," tuturnya.

Zulkifli berharap generasi muda mengambil peran aktif dalam menyelamatkan negara dari kebijakan yang menurutnya tidak memiliki skala prioritas yang jelas.

“Generasi muda harus tahu ini, mereka yang harus melakukan peran aktif bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara ini,” pungkasnya. (Dinda Pramesti K)