- Pemerintah menegaskan proyek lumbung pangan di Wanam, Papua Selatan, tidak berkaitan dengan narasi film mengenai masyarakat adat.
- Proyek strategis nasional ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan satu juta hektare lahan sawah baru.
- Progres pembangunan fasilitas penunjang di Wanam berjalan signifikan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Suara.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Wanam, Merauke, Papua Selatan, dipastikan tidak memiliki keterkaitan dengan film yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Pemerintah dan pengamat menegaskan proyek tersebut harus tetap dilanjutkan sebagai bagian dari agenda besar ketahanan pangan nasional.
Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale sebelumnya menyoroti isu masyarakat adat di Papua Selatan terkait ruang hidup dan hutan adat.
Namun pihak terkait menegaskan bahwa lokasi yang ditampilkan dalam film tersebut bukan berada di kawasan PSN Wanam yang tengah dikembangkan sebagai lumbung pangan satu juta hektare.
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai proyek cetak sawah di Wanam bersifat strategis di tengah tantangan pangan global.
Ia menyebut ketahanan pangan menjadi isu krusial yang harus diantisipasi sejak dini.
“Menurut saya kebijakan PSN Wanam ini cukup visioner, karena ke depan negara-negara global akan fokus pada isu pangan. Kalau Indonesia sampai defisit pangan, itu justru lebih berbahaya,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, program tersebut ditujukan untuk memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi beras, penciptaan lapangan kerja di pedesaan, hingga peningkatan pendapatan petani. Menurutnya, lahan tidak produktif dapat dioptimalkan menjadi kawasan produksi yang bernilai ekonomi.
Terkait kritik yang muncul, Iwan menegaskan kebebasan berekspresi tetap harus dihormati. Namun ia mengingatkan agar tidak digunakan untuk membangun narasi yang menyesatkan atau bermuatan agenda tertentu.
“Soal kritik dalam karya film itu bagian dari demokrasi. Tapi tidak boleh digunakan untuk delegitimasi atau agenda politik terselubung,” tegasnya.
Ia juga menyebut pemerintah telah memiliki kajian lingkungan serta regulasi yang mengatur pelaksanaan proyek berskala besar tersebut. Karena itu, pelaksanaan PSN Wanam dinilai tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
“Di tengah tekanan global saat ini, kita perlu membangun optimisme, bukan provokasi,” tambahnya.
Di lapangan, PSN Wanam dilaporkan menunjukkan perkembangan signifikan dengan sejumlah fasilitas utama yang telah rampung. Proyek ini juga mulai memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
Salah satu warga Papua, Tarsan Balagaize, mengaku merasakan manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Ia menilai proyek ini membuka harapan baru bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami bisa menerima ini. Ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk anak cucu,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).
Ia menambahkan, pembangunan yang kini menjangkau wilayah mereka sebelumnya belum pernah terjadi. Menurutnya, hal ini membuka peluang kehidupan yang lebih baik di masa depan.
“Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam tersebut. Kami sangat berterima kasih dan menerima program ini 100 persen,” katanya.
Sementara itu, petugas proyek menyebut progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang hampir seluruhnya selesai. Beberapa infrastruktur bahkan telah mencapai tahap akhir.
“Untuk area jetty multipurpose sudah 100 persen, dan solar cell juga sudah 100 persen,” ujar petugas proyek.
Ia menambahkan, tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen, sementara warehouse multipurpose berada di angka 88 persen. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dari operasional kawasan.
PSN Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui pengembangan lahan sawah baru seluas 1 juta hektare.
Proyek yang dikerjakan oleh Jhonlin Group ini tidak hanya berfokus pada pertanian, tetapi juga membangun ekosistem pendukung seperti irigasi, energi, hingga industri biodiesel.
Dengan skala besar tersebut, pemerintah menegaskan bahwa konektivitas dan keberlanjutan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dari Papua Selatan.