- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memicu tekanan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia.
- Sosiolog UGM Arie Sujito menyatakan penurunan daya beli masyarakat kini berpotensi memicu dampak sosial dan ketidakstabilan politik nasional.
- Berkurangnya kapasitas fiskal negara menghambat pelayanan publik sehingga pemerintah perlu segera mengambil kebijakan darurat yang tepat sasaran.
Suara.com - Tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang dalam beberapa pekan terakhir memicu kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi domestik.
Di tengah gejolak tersebut, kelompok kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya.
Menurut Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, kenaikan berbagai biaya kebutuhan hidup membuat masyarakat harus menghitung ulang pengeluaran rumah tangga.
Termasuk menyesuaikan berbagai rencana hidup yang sebelumnya telah disusun.
Kondisi tersebut perlahan memengaruhi pola konsumsi masyarakat, terutama untuk kebutuhan sekunder yang mulai dikurangi demi menjaga kestabilan ekonomi keluarga.
Belum lagi ketika cadangan sumber daya ekonomi yang dimiliki masyarakat mengalami penurunan nilai secara signifikan.
Tekanan ekonomi global saat ini membuat negara menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kemampuan subsidi bagi masyarakat.
Dampak dari kondisi global tersebut dalam jangka pendek dinilai paling cepat dirasakan kelompok kelas menengah dan masyarakat bawah.
"Kalau negara tidak memiliki kemampuan mengatasi secara cepat, dampaknya akan beruntun," kata Arie, dikutip Kamis (21/5/2026).
![Petugas salah satu tempat penukaran mata uang asing menunjukkan uang rupiah dan dollar AS di Jakarta, Selasa (19/5/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/19/56617-nilai-tukar-rupiah-ilustrasi-dolar-ilustrasi-dollar-ilustrasi-rupiah.jpg)
Ketika masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan primer, dampaknya tidak lagi terbatas pada persoalan ekonomi rumah tangga semata.
"Kalau sudah masuk ke kebutuhan primer itu akan punya dampak secara sosial," ujarnya.
Arie menilai negara sebenarnya telah menjalankan berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya tahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Namun, ia melihat langkah tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab krisis yang terjadi di lapangan.
"Terjadi diskoneksi antara upaya-upaya program yang dilakukan itu dengan krisis yang terjadi," tuturnya.
Ia juga menyoroti berkurangnya kapasitas fiskal negara dan daerah yang dinilai turut memperbesar tekanan sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penurunan transfer fiskal dari pemerintah pusat membuat banyak daerah mengalami kesulitan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Dampaknya mulai terasa di berbagai sektor, termasuk pendidikan yang harus menghadapi pengurangan anggaran dan berbagai keterbatasan pembiayaan.
Dalam situasi seperti ini, berbagai institusi dituntut mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.
Arie menilai kondisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai persoalan ringan. Pasalnya memang berkaitan langsung dengan keberlanjutan pelayanan publik bagi masyarakat.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa krisis ekonomi yang tidak segera ditangani berpotensi berkembang menjadi krisis sosial bahkan politik. Menurutnya, tekanan yang dialami kelas menengah dapat memicu dampak berantai terhadap kelompok masyarakat lain, terutama kelas bawah yang memiliki daya tahan ekonomi lebih lemah.
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis dan kebijakan darurat yang mampu meredam dampak krisis secara cepat dan tepat sasaran.
"Apabila tekanan ekonomi terus menumpuk tanpa solusi yang jelas, kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap negara," tandasnya.