9 WNI Bebas dari 'Neraka' Penjara Ktziot Israel, Alami Kekerasan dan Pelecehan

Suara.com - Sembilan orang warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap oleh tentara zionis Israel saat ini tengah ditangani oleh firma hukum setempat.

Para WNI tersebut merupakan bagian dari delegasi kemanusiaan yang berupaya menembus blokade untuk menyalurkan bantuan ke wilayah konflik.

Penangkapan ini terjadi saat mereka bergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF), ketika hendak menyerahkan bantuan kemanusiaan.

Kabar terbaru mengenai kondisi para aktivis tersebut dikonfirmasi oleh pihak koordinator media.

Koordinator Media GPCI Harfin Naqsyabandy mengatakan, saat ini seluruh delegasi GSF dan Freedom Flotilla Coalition (FFC) telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Israel.

Pembebasan ini menjadi titik terang setelah para delegasi sempat mendekam di balik jeruji besi otoritas Israel dalam kurun waktu tertentu.

“Seluruh delegasi GSF dan FFC yang sebelumnya ditahan di Penjara Ktziot telah dibebaskan dari fasilitas penahanan Israel,” kata Harfin, dalam keterangannya, Kamis (21/4/2026).

Penjara Ktziot, yang terletak di gurun Negev, dikenal sebagai salah satu fasilitas penahanan dengan pengamanan ketat.

Setelah keluar dari penjara tersebut, para WNI tidak langsung kembali ke tanah air, melainkan harus melalui prosedur administrasi dan keamanan yang cukup panjang.

Harfin mengatakan, saat ini para delegasi sedang proses deportasi dan pemulangan keluar dari wilayah Israel melalui Bandara Ramon/Eilat menuju Istanbul, Turki.

Proses pemulangan ini mendapatkan pengawalan dan pemantauan ketat dari tim hukum internasional untuk mencegah terjadinya kendala teknis maupun intimidasi lanjutan dari otoritas setempat.

“Tim hukum Adalah terus melakukan pemantauan ketat untuk memastikan seluruh aktivis, termasuk WNI, dapat keluar dengan aman tanpa penundaan tambahan,” katanya.

Selama masa penahanan di Penjara Ktziot, para delegasi dilaporkan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa para aktivis kemanusiaan ini tidak diperlakukan sesuai dengan konvensi internasional mengenai tawanan atau tahanan sipil.

Harfin mengatakan para delegasi telah mengalami tindakan kekerasan selama dilakukan penahanan dan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi.

Laporan mengenai kekerasan fisik dan psikis mencuat seiring dengan dibebaskannya para delegasi.

Tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh para delegasi tersebut yakni pemukulan, penggunaan taser dan peluru karet, penghinaan dan pelecehan, pemaksaan posisi menyakitkan, hingga beberapa korban mengalami luka serius dan perawatan medis. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional yang memantau misi GSF sejak awal.

Firma hukum Adalah, yang menangani kasus ini, memberikan pernyataan tegas mengenai legalitas tindakan militer dan otoritas penjara Israel terhadap para aktivis kemanusiaan.

Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang nyata di mata dunia internasional.

“Adalah menegaskan bahwa seluruh operasi intersepsi kapal di perairan internasional, penculikan sipil, penahanan sewenang-wenang, hingga tindakan kekerasan terhadap aktivis kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” katanya.

Hingga saat ini, komunikasi dengan para WNI masih terus diupayakan secara intensif meskipun terdapat kendala akses komunikasi dari wilayah bandara.

Harfin mengaku, saat ini situasi dan kondisi di lapangan masih dinamis dan proses pemulangan terus dipantau oleh tim hukum, jalur diplomatik, serta jaringan internasional pendukung flotilla.

Pihak keluarga di Indonesia juga terus mendapatkan pembaruan informasi mengenai posisi terakhir para delegasi yang kini tengah menuju Istanbul.

Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait juga terus berkoordinasi untuk memastikan hak-hak warga negaranya terpenuhi selama proses deportasi berlangsung.

“Mohon doa terbaik agar seluruh delegasi, termasuk WNI, dapat segera tiba dengan selamat dan sehat,” katanya.