28 Tahun Reformasi: Demokrasi Surut, Ekonomi Dihantui Krisis Kepercayaan

Suara.com - Peringatan 28 tahun Reformasi diwarnai kritik tajam dari kalangan aktivis dan ekonom.

Dalam diskusi bertajuk Dari Reformasi ke Autokrasi, mereka menilai berbagai agenda utama Reformasi 1998 belum tercapai, bahkan menunjukkan gejala kemunduran demokrasi akibat menguatnya oligarki, korupsi, dan pelemahan institusi pengawasan negara.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai reformasi di bidang ekonomi tidak pernah benar-benar terwujud.

Menurutnya, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, hingga monopoli sumber daya alam yang menjadi sasaran gerakan reformasi masih terus berlangsung hingga saat ini.

"Satu hal yang paling signifikan adalah reformasi tidak pernah ada. Karena dalam sisi ekonomi; korupsi, kolusi, nepotisme, elite capture, monopoli sumber daya alam, hanya berpindah nama PT-nya," ujar Bhima.

Ia menilai pola penguasaan ekonomi saat ini masih serupa dengan era Orde Baru, hanya dijalankan dengan cara dan skala yang berbeda. Karena itu, Bhima menyebut kondisi sekarang layak disebut sebagai "Orde Baru 2.0".

Apa yang pada Orde Baru dibangun, diulang lagi dalam skala yang jauh lebih brutal, lebih subtle, lebih terlihat, lebih vulgar, dan nggak ada malu-malunya juga. Jadi kalau dibilang ini adalah Orde Baru 2.0 ya tepat.

Bhima juga mengingatkan adanya kemiripan situasi ekonomi saat ini dengan periode menjelang krisis 1997-1998. Ia menyoroti melemahnya kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Jangan bayangkan hari ini itu '98, tapi '96 ke '97. Jadi sudah ada peringatan-peringatan bahwa kebijakan-kebijakannya tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Satu hentakan sedikit lagi kita akan menuju pada fase mengulang lagi kejadian Soeharto '97 dan '98," katanya.

Selain itu, ia mengkritik sejumlah kebijakan dan lembaga baru yang dinilai mengulang pola kebijakan masa lalu.

"DSDI mengulang kegagalan BPPC Cengkeh," cetusnya.

Senada dengan Bhima, Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai enam tuntutan utama Reformasi 1998 saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Keenam tuntutan tersebut meliputi pengadilan terhadap Soeharto, amandemen UUD 1945, penghapusan Dwifungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Enam-enamnya ini semua bermasalah. Paling tidak kita bisa melihat kegagalan itu dari tuntutan tersebut," tutur Egi.

Secara khusus Egi juga menyoroti kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya telah kehilangan independensi akibat pelemahan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

"KPK-nya perlahan tapi pasti sudah dicoba sejak dulu oleh para politisi untuk dilemahkan. Secara simbolik KPK sudah mati, sudah tidak bisa lagi diharapkan seperti sebelumnya," ujarnya.

Egi menilai Indonesia saat ini tidak sedang mengalami konsolidasi demokrasi, melainkan konsolidasi oligarki. Menurutnya, proses politik semakin ditentukan oleh kelompok elite yang memiliki kekuatan ekonomi besar.

"Calon (pemimpin) ditentukan bukan oleh keinginan warga, kehendak warga, tapi oleh para elit-elit yang punya konsentrasi kekayaan yang sangat ekstrem yang dinamakan oligarki. Opsinya selalu oligarkis, dari mulai Pilkada sampai Pilpres," jelasnya.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai state capture, yakni kondisi ketika kebijakan negara dibentuk untuk melayani kepentingan segelintir elite politik dan ekonomi. Situasi itu, menurut Egi, diperparah oleh praktik korupsi elektoral yang terjadi pada Pemilu 2024.

"Pemerintahan sekarang ini sudah cacat secara moral dan etik. Kegagalan reformasi ditandai oleh kegagalan untuk mengadili Soeharto. Gagalnya mengadili Soeharto itu adalah cerminan bahwa kita gagal menunjukkan konstanta keadilan, yang pada akhirnya berimbas pada penguasa-penguasa berikutnya," pungkasnya.

Reporter: Dinda Pramesti K