Dasco Pimpin Rakor Tingkat Tinggi, Kebut Pembangunan 39 Ribu Huntap untuk Korban Bencana Sumatera

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat koordinasi tingkat tinggi, untuk mempercepat rehabilitasi Pulau Sumatera setelah dilanda bencana banjir serta tanah longsor akhir tahun lalu, Senin (25/5/2026).

Agenda utama rapat yang berlangsung di kompleks DPR, Senayan, ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap situasi terkini di lapangan, serta membedah kendala-kendala teknis dalam pembangunan hunian tetap (huntap).

"Izinkan saya langsung membuka rapat untuk mengefektifkan waktu," kata Dasco.

Kehadiran Petinggi Negara dan Strategi Lintas Sektoral

Keseriusan pemerintah dan legislatif dalam menangani bencana di Sumatera terlihat dari daftar hadir dalam rapat tersebut.

Tidak hanya jajaran pimpinan DPR, sejumlah menteri strategis dan kepala lembaga negara turut hadir untuk memberikan laporan langsung.

Tampak hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Sinergi ini dianggap krusial mengingat kompleksitas masalah pascabencana yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hingga keamanan wilayah.

Selain unsur kementerian, rapat ini juga melibatkan Komandan Korps Brimob Polri, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, serta jajaran direksi BUMN terkait yang berperan sebagai pelaksana teknis pembangunan di lapangan.

Keterlibatan sektor korporasi negara diharapkan mampu mempercepat mobilisasi logistik dan material bangunan ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.

"Rakor ini akan membahas situasi terkini serta rencana rekonstruksi," kata Dasco.

Progres Pembangunan Hunian Tetap

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, terdapat tren positif dalam penyediaan hunian bagi para penyintas.

Fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan huntap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Hingga 11 Mei 2026, Satgas mencatat telah merampungkan pembangunan 357 unit huntap. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan data per 8 Mei 2026 yang baru mencapai 248 unit.

Dalam kurun waktu hanya tiga hari, terdapat penambahan 109 unit huntap yang selesai dibangun, atau mengalami kenaikan produktivitas sebesar 43,9 persen.

Meskipun menunjukkan tren kenaikan, tantangan besar masih membentang di depan mata.

Pasalnya, total kebutuhan hunian tetap di tiga provinsi tersebut mencapai angka yang cukup fantastis, yakni 39.335 unit. Saat ini, sebanyak 996 unit tambahan masih dalam tahap konstruksi intensif.

Aceh Jadi Titik Fokus Utama Rekonstruksi

Dari data sebaran wilayah, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan beban rehabilitasi terbesar. Kebutuhan hunian tetap di wilayah paling barat Indonesia ini mencapai 28.910 unit.

Hal ini menunjukkan skala kerusakan yang masif di wilayah tersebut, sehingga menuntut alokasi anggaran dan tenaga kerja yang lebih besar.

Sementara itu, Sumatera Utara menyusul dengan kebutuhan sebanyak 7.601 unit huntap, dan Sumatera Barat memerlukan 2.824 unit.

Perbedaan skala kebutuhan ini membuat DPR dan pemerintah harus jeli dalam menentukan skala prioritas distribusi bantuan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi, dan jaringan listrik di lokasi huntap yang baru.